TRIBUNNEWS.COM, SOLO - Dalam upaya mempercepat pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), khususnya di DPSP Borobudur, Poltekpar Bali dibawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memfokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) serta pemberdayaan masyarakat lewat kajian kelayakan pendirian Politeknik Pariwisata di Jawa Tengah.

Terkait hal tersebut, Poltekpar Bali menginisiasi kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tahap II Kelayakan Pendirian Politeknik Pariwisata di Jawa Tengah, serangkaian proses Kajian Kelayakan Pendirian Poltekpar di Jawa Tengah.

FGD ini membahas urgensi kebutuhan pendirian Poltekpar di Jawa Tengah bagi berbagai pemangku kepentingan (stakeholders), yang meliputi unsur pemerintah sebagai pengambil kebijakan, industri pariwisata sebagi pengguna/user dan masyarakat khususnya calon input/peserta didik.

Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari unsur pemerintah di Provinsi Jawa Tengah dari Kepala Dinas, Bappeda, dan BPKPD. Turut hadir perwakilan dari unsur akademisi seperti Kepala SMA/SMK di Kawasan Kota Surakarta, Karanganyar, Sragen dan perwakilan Hildiktipari, serta unsur industri/asosiasi pariwisata seperti PHRI dan ASITA Kota Surakarta.

Kegiatan ini diawali dengan sambutan dari Manajemen Poltekpar Bali yang diwakili oleh Wakil Direktur 1 bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Drs I Wayan Muliana, M.Ed.

“Focus Group Discussion (FGD) tahap II yang dilaksanakan adalah serangkaian proses Kajian Kelayakan Pendirian Poltekpar di Jawa Tengah setelah Tim Kajian melakukan analisis kebutuhan melalui Kegiatan FGD tahap I tanggal 2 Desember 2021 dan penyebaran kuesioner bagi siswa di beberapa SMA/SMK di Jawa Tengah. Hasilnya akan dipaparkan sebagai bahan pendalaman atau pertimbangan dalam diskusi pada FGD kali ini”, ujar beliau dalam sambutannya.

Menurut Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, Drs. Sinoeng Noegroho Rachmadi, MM., pendirian Poltekpar di Jawa Tengah disambut baik dan didukung penuh oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pengembangan SDM Pariwisata yang unggul, kompeten dan berjiwa hospitaliti.

“Kami berharap FGD tahap II ini dapat melahirkan rencana aksi nyata dengan tetap mempertimbangkan faktor teknis, sosial dan kultural sehingga Poltekpar Jawa Tengah menjadi institusi pendidikan yang terintegrasi”, kata Bapak Sinoeng.

Kegiatan selanjutnya dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Pusbang SDM Parekraf), Bapak Faisal, MM.Par, CHE. Pusbang SDM Parekraf dibawah Kemenparekraf/ Baparekraf bertugas mengawal dan memonitor pendirian Poltekpar di Jawa Tengah sebagai dukungan inisiasi untuk mencetak SDM unggul dan professional terkait akselerasi DSP Borobudur.

FGD tahap II diharapkan dapat mendukung proses penyiapan portfolio dokumen untuk rekomendasi kebijakan pimpinan dengan memperhatikan analisis supply & demand, sehingga keputusan yang dihasilkan pimpinan bisa menjadi solusi pengembangan SDM Pariwisata di Jawa Tengah.

“Dimohonkan dukungan nyata dari Pemprov dan Forkopimda Provinsi Jawa Tengah terkait penyediaan lahan, sarana dan prasarana, serta keterlibatan stakeholder, termasuk penerbitan Surat Hibah Tanah dari Pemprov Jawa Tengah untuk lahan pendirian Poltekpar di Jawa Tengah.”, ujar beliau.

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tahap II Kelayakan Pendirian Politeknik Pariwisata di Jawa Tengah dalam 2 sesi, sesi pertama mendengarkan pemaparan dari Ketua Tim Kajian Kelayakan Pendirian Politeknik Pariwisata, Bapak Dr. I Ketut Surata M.Sc. tentang ringkasan pendapat peserta FGD tahap I yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2021, dimana telah dilakukan analisis supply & demand, dan terdapat permintaan yang tinggi untuk ketersediaan perguruan tinggi pariwisata yang bersinggungan dengan industri kreatif berbasis budaya dan MICE di Provinsi Jawa Tengah.

“Masukan dari Tim Pengkaji terhadap adanya permintaan tersebut adalah menyediakan perguruan tinggi pariwisata yang memenuhi unsur: pemerataan pendidikan tinggi; pemerataan akses pendidikan; dan perguruan tinggi sebagai pusat daya tarik pertumbuhan ekonomi wilayah”, ujar beliau dalam pemaparannya.

Narasumber Bapak Ir. I Putu Eka Nila Kencana, MT., yang juga adalah Dosen Program Studi Matematika Universitas Udayana menambahkan, “Dalam kajian kelayakan pendirian politeknik pariwisata, hal-hal yang penting untuk diperhatikan adalah 1) kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan; 2) persepsi calon mahasiswa (siswa SMA/SMK); 3) minat calon pengguna lulusan (dunia usaha dan industri); serta 4) konten kurikulum yang terintegrasi dengan analisis demand & supply.”

Sesi kedua adalah sesi diskusi, dimana peserta sangat antusias dalam memberikan pertanyaan dan tanggapan terkait kajian kelayakan pendirian politeknik pariwisata. Hasil dari diskusi tersebut menggambarkan bahwa calon pengguna lulusan/industri menyatakan minat terhadap pendirian Politeknik Pariwisata karena membutuhkan tenaga kerja level Middle (Diploma 1-3) untuk kebutuhan industri yang diharapkan dapat dihasilkan oleh Poltekpar Jawa Tengah.

Calon Mahasiswa (Siswa SMA/SMK) menyatakan minat terhadap pendirian Politeknik Pariwisata karena di Kota Surakarta banyak event dan aktivitas budaya sehingga berminat untuk masuk ke Program Studi MICE dan Impresariat. Perlu adanya dukungan legislatif selain eksekutif dan yudikatif, terutama terkait ijin dan sumber pendanaan.

Sebagai simpulan awal kajian, pemangku kepentingan kepariwisataan Jawa Tengah menyepakati bahwa eksistensi Politeknik Pariwisata (POLTEKPAR) sangat dibutuhkan dan perlu segera diwujudkan dalam upaya memgembangkan potensi wisata Jawa Tengah secara berkelanjutan, memenuhi kebutuhan industri pariwisata pada tersedianya SDM pariwisata yang profesional, dan menyediakan alternatif akses bagi generasi muda terhadap pendidikan tinggi kepariwisataan berkualitas yang sejalan dan sesuai ( link and match ) dengan pesatnya perkembangan kepariwisataan nasional, regional, dan internasional.

Acara ditutup oleh Bapak Kepala Pusat Pengembangan SDM Parekraf. Beliau berpesan, rencana pendirian Politeknik Pariwisata yang mendapat sambutan hangat dari unsur stakeholder terkait seperti Pemerintah, Akademisi, dan Dunia Usaha/Industri juga harus tetap selaras dengan tujuan pengembangan DSP Borobudur dan pengembangan SDM yang unggul, kompeten, dan profesional di Jawa Tengah.