Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Begini reaksi Gubernur Jabar Ridwan Kamil terkait permintaan maaf Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan kepada masyarakat Sunda.

"Alhamdulillah, beliau siang ini sudah menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Sunda," kata Ridwan Kamil melalui akun instagram pribadinya, Kamis (20/1/2022).

Ridwan Kamil juga mengajak masyarakat menghargai perbedaan kan keberagaman di Indonesia dengan saling mengasihi dan menjaga.

"Mari silih asah, asih, asuh, silih wawangi. Hidup damai, penuh dengan rasa toleransi dan saling memahami adalah jati diri kita," katanya.

Ia berharap peristiwa ini dapat menjadi hikmah bagi siapapun untuk bisa hidup lebih harmonis dan saling menghargai

"Semoga menjadi hikmah kepada kita semua yang hidup dalam negeri indah Bhineka Tunggal Ika ini," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Ridwan Kamil mengimbau Arteria Dahlan meminta maaf kepada masyarakat Sunda.

"Jadi saya mengimbau Pak Arteria Dahlan sebaiknya meminta maaf kepada masyarakat Sunda di Nusantara ini. Kalau tidak dilakukan, pasti akan bereskalasi. Sebenarnya orang Sunda itu pemaaf ya, jadi saya berharap itu dilakukan," kata Ridwan Kamil di sela kunjungannya di Bali, Selasa (18/1).

Baca juga: Sempat Tolak Minta Maaf hingga Siap Dilaporkan ke MKD, Arteria Dahlan Pasrah Dapat Sanksi Partai

Ia mengatakan ada dua jenis masyarakat dalam melihat perbedaan. Pertama ada yang melihat perbedaan itu sebagai kekayaan, sebagai rahmat. Ia berharap mayoritas warga melihat perbedaan dengan cara ini. Kelompok kedua, katanya, ada yang melihat perbedaan sebagai sumber kebencian dan itu yang harus dilawan.

"Jadi saya menyesalkan statement dari Pak Arteria Dahlan terkait masalah bahasa ya, yang ada ratusan tahun atau ribuan tahun, menjadi kekayaan Nusantara ini," katanya.

Ridwan Kamil mengatakan jika Arteria tidak nyaman dengan penggunaan Bahasa Sunda, tinggal disampaikan secara sederhana.

Tapi kalau bentuknya meminta untuk diberhentikan jabatan, menurutnya terlalu berlebihan.

"Tidak ada dasar hukum yang jelas dan saya amati ini menyinggung banyak pihak warga Sunda di mana-mana. Saya sudah cek ke mana-mana. Saya kira tidak ada di rapat yang sifatnya formal dari A sampai Z nya Bahasa Sunda," katanya.