Frans mengakui tujuan Zero ODOL untuk mengurangi kecelakaan dan kerusakan jalan. Namun, jangan hanya kesalahan itu dilimpahkan kepada pengusaha, pengemudi, dan perusahaan truk saja.

"Pemerintah juga harus bertanggung jawab. Karena truk ODOL itu kalau jalan siapa yang keluarkan izin. Pasti pemerintah kan. Ketika uji KIR, pasti selalu dicek kondisi fisiknya sesuai atau tidak. Jangan justru oknum-oknum yang bermain gara-gara masih adanya ODOL," jelasnya.

Menurut Frans, para pengusaha tetap memaksakan muatannya, karena ada kesempatan aturan ODOL yang lemah.

Maka ongkos kirim bisa ditekan sedemikian rupa, supaya bisa menekan harga jual barang.

"Sebenarnya bukan kehendak pengusaha untuk memaksakan muatan. Tapi karena ada kesempatan aturan ODOL yang lemah. Kalau ada yang murah dan lebih menguntungkan mengapa tidak pakai truk ODOL. Okelah kalau nanti jadi diterapkan kami pasti akan rugi, tapi apa boleh buat," tambahnya.

Benahi Sistem
Pihaknya meminta pengawasan di lapangan tidak boleh tebang pilih. Tidak boleh pula ada pengecualian.

Dengan adanya jembatan timbang seharusnya bisa mengurangi truk ODOL yang ada di jalan.

"Tapi justru sekarang jembatan timbang ditiadakan. Kalau dirasa jadi potensi pungli, sistemnya yang harus dibenahi. Sebab, itu akan jadi media pencegahan truk ODOL di jalan," tutur Frans.

Para pengusaha sebenarnya bisa memahami apabila Zero ODOL diberlakukan untuk mengurangi kecelakaan dan jalan yang rusak. Namun jangan hanya tegas di awal saja, nanti lama-lama aturan itu longgar kembali.

"Kami pengusaha tidak masalah, meski kenyataannya pahit. Tapi aturan ini harus tegas. Jangan nanti ketat di awal, tapi lama-lama boleh lagi. Pemerintah jangan lembek, jangan ada pengecualian-pengecualian. Truk ODOL ya semua sama," tegasnya.

Pihaknya juga menghimbau kepada pengusaha truk maupun pengemudi untuk menerima kebijakan ini. Meski berat, namun demi kebaikan bersama. Asal ada solusi dari aturan ini, supaya tidak ada yang dirugikan.

"Tidak hanya pengemudi yang rugi, kami pun juga rugi jika aturan ini diterapkan. Namun, sudahlah tidak perlu menyalahkan siapapun. Jika memang untuk kebaikan bersama, kami pasti terima. Asal pemerintah tegas dan dapat menemukan solusi atas penegakan aturan ini," pungkasnya. (afn/fba/din/rtp)

Baca juga: Jalan Rusak Parah di Kabupaten Bandung, Ranti Ditandu Usai Melahirkan, Bupati Dadang Tebar Janji