"Sampai hari ini, belum ada yang dinyatakan sebagai tersangka dalam dua kasus tersebut," kata Koalisi.

Serangan terhadap para pembela HAM Papua, kata Koalisi, juga merupakan serangan terhadap demokrasi. 

Sehingga pemerintah tidak boleh memandang remeh persoalan tersebut, apalagi pemerintah berhutang janji untuk segera menyelesaikan permasalahan Papua, termasuk permasalahan pelanggaran HAM. 

Jika terus-menerus dibiarkan, lanjut Koalisi, upaya intimidasi seperti ini akan menciptakan kondisi di mana pembela HAM akan selalu dirundung oleh ketakutan dalam menjalankan advokasi mereka dan mengakibatkan timbulnya rasa tidak aman bagi orang Papua. 

"Belum lagi, negara akan dipandang tidak serius dalam menyelesaikan masalah Papua," kata Koalisi.

Koalisi Kemanusiaan Papua sendiri adalah kemitraan sukarela yang pertama kali bekerja sama dalam kasus pembunuhan Yeremia Zanambani di bulan September 2020. 

Koalisi tersebut terdiri dari sejumlah organisasi dan individu, yaitu Amnesty International Indonesia, Biro Papua PGI, Imparsial, ELSAM Jakarta, Kontras, Federasi KontraS, Aliansi Demokrasi untuk Papua, KPKC GKI-TP, KPKC GKIP, SKPKC Keuskupan Jayapura, Public Virtue Research Institute, PBHI, dan peneliti Cahyo Pamungkas.