TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala suku besar di Papua mendukung pembentukan Provinsi Papua Selatan.

Ketua Adat Anim Ha Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Asmat, Papua, Paskalis Imadawa mengungkapkan alasan mendukung pembentukan daerah otonom baru (DOB) Provinsi Papua Selatan.

Menurutnya dukungan tersebut agar wilayah itu mendapatkan keadilan dalam pemerataan pembangunan, mulai dari infrastruktur, sarana prasarana, hingga sumber daya manusia (SDM)

“Kualitas SDM dan pembangunan di Papua Selatan tertinggal dengan mereka yang di sekitar Jayapura dan Pegunungan. Bahkan, pegawai serta pejabat dari Papua Selatan tidak ada yang dipromosikan ke tingkat provinsi," jelas Paskalis dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (9/5/2022).

Paskalis menegaskan bahwa perjuangan untuk mewujudkan pembentukan DOB Papua Selatan sudah dilakukan sedemikian rupa sehingga patut dipertimbangkan.

Menurutnya, sebagian besar masyarakat Papua Selatan ingin provinsi baru tersebut segera hadir di Papua.

Ia menambahkan, dari sisi SDM, khususnya pendidikan, sebagian besar pihak yang menikmati dana otonomi khusus (otsus), pendidikan ke luar negeri, serta program 1.000 doktor merupakan anak-anak pegunungan yang berada di sekitar Jayapura dan Sorong.

Sementara itu, pembangunan dan peningkatan kualitas pendidikan di Papua Selatan tidak tersentuh sama sekali.

Oleh karena itu, Paskalis menginginkan DOB Papua Selatan secepatnya diimplementasikan. Ia juga tidak ambil pusing dengan penolakan, khususnya dari orang-orang yang tinggal di Papua Tengah.

"Silakan mereka tolak, tapi kami tidak. Jadi, jangan digeneralisasi oleh petinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kalau orang Papua menolak DOB. Kami mendukung penuh pembentukan DOB (Papua Selatan) untuk pemerataan pembangunan," tuturnya.

Paskalis menjamin, mayoritas penduduk Papua Selatan mendukung pembentukan DOB di kawasan itu. Pasalnya, DOB bisa membantu mempercepat pembangunan di Papua.

Dengan melakukan pemekaran, pelayanan publik di Papua bagian selatan bisa dijalankan lebih baik.

Masyarakat juga bisa mengakses layanan publik dengan mudah karena lebih dekat.

“Oleh karena itu, (selain DOB Papua Selatan), saya pikir masyarakat Merauke (juga) butuh pemekaran kabupaten dan provinsi,” ujar Paskalis.