TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Sebanyak 5 personel dari Polres Binjai dan Langkat yang terlibat kasus kerangkeng maut milik Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin-angin dikenakan sanksi oleh Polda Sumut.

Kelima personel tersebut sudah disidang dan menerima sanksi akibat perbuatannya.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan, sanksi yang diterima beragam mulai dari mutasi hingga tak menerima gaji.

"Ada yang sanksi demosi, penundaan pangkat dan mutasi, tidak menerima gaji berkala dan ada beberapa sanksi lagi yang dijatuhkan ke 5 personel itu sesuai dengan perannya masing-masing dan itu sudah kita sidangkan," kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi, Selasa (23/5/2022).

Meski demikian, Polda Sumut menyatakan lima personelnya itu tidak terlibat dalam penganiayaan tahanan hingga tewas.

Mereka diberi sanksi lantaran mengetahui ada kerangkeng tetapi tidak melaporkan ke atasan.

"Kemarin sudah disidangkan dan 5 orang itu dan putusan sudah mereka terima. Tetapi terkait dengan secara langsung terlibat, mereka tidak terlibat," ujarnya.

Sejauh ini sudah 9 orang ditetapkan tersangka dan ditahan oleh polisi akibat tahanan tewas di kerangkeng milik Cana.

Beberapa di antaranya ialah anak Bupati Langkat nonaktif Dewa Perangin-angin dan Terbit Rencana Perangin-angin.

Baca juga: 10 Oknum TNI Ditetapkan Tersangka Kasus Kerangkeng Langkat, Komnas HAM: Langkah Baik

Belakangan diketahui jumlah tersangka bertambah. Ada 10 prajurit TNI angkatan darat (AD) yang dijadikan tersangka.

Dari 10 tersebut 5 di antaranya ditahan di instalasi tahanan militer (Staltahmil) Pomdam I Bukit Barisan.

Kasus mereka pun telah dilimpahkan ke Oditurat Militer Medan.

Diketahui, Polda Sumut menyatakan empat orang tewas akibat dugaan penganiayaan yang terjadi di kerangkeng milik ketua Cana, sapaan akrab Terbit Rencana Perangin-angin.

Namun baru tiga makam yang dibongkar, yakni makam Sarianto Ginting, Abdul Sidik dan Dodi Santosa.