"Posyandu dan puskesmas, serta kader kita siapkan di masing-masing puskesmas, kader juga kita berikan honor, pemerintah sudah berbuat banyak, semoga bisa sinkron programnya sehingga kematian ibu bisa 0 kasus," harapnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang, Ahmad Hasanudi mengatakan MPHD di Provinsi Banten ini tidak termasuk wilayah Kabupaten Pandeglang dan Lebak.

"Itu kebijakamnya dari pusat," ucapnya.

Adapun tujuan kerjasama itu untuk menekan angka kematian ibu dan bayi terkait proses persalinan dan kelahiran.

Dari tahun 2019 data kasus kematian ibu dan bayi di Kota Serang mencapai 22 kasus, tahun 2020 sekitar 17 kasus dan tahun 2021 17 kasus.

"Ada penurunan," tuturnya.

"Yang terbanyak hampir di semua Kecamatan ada yang meninggal, Kecamatan Walantaka dua orang, Kecamatan Curug tiga orang, Kecamatan Taktakan dua orang, Kecamatan Kasemen tiga orang dan lainnya, total ada 17 orang," ucapnya.

Penyebab kematiannya adalah pendarahan dan pandemi Covid-19.

Data dari sistem Registrasi sampel Litbangkes Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2016, yang diterima TribunBanten.com.

Menunjukan bahwa 77 % kematian kbu terjadi di rumah sakit.

Sementara 15,6 % terjadi di rumah, 2,5 % terjadi di Fasmes lain dan 4,1 % terjadi di perjalanan menuju fasilitas kesehatan.

Sekitar 67,9 % kematian neontal terjadi di rumah sakit, 16,4 % di rumah, 13,8 % di faskes laom dan 1,9 % terjadi di perjalanan menuju faskes.

Penulis: Mildaniati

Artikel ini telah tayang di TribunBanten.com dengan judul Syafrudin Minta Emak-emak Jangan Lahiran di Dukun: Penuh Resiko!