TRIBUNNEWS.COM, MANADO-  26 KK atau 266 warga mengungsi akibat abrasi pantai yang melanda Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Kamis (16//6/2022).

Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB bersama BPBD dan pemerintah setempat telah mengaktifkan Posko Tanggap Darurat.

Baca juga: Apa Itu Abrasi Pantai? Fenomena Alam yang Terjang Puluhan Rumah di Pesisir Amurang Minahasa

"Sebanyak dua posko sudah dibentuk untuk memberikan upaya percepatan penanganan terhadap warga yang mengungsi," kata Merry Joudy, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Minahasa Selatan.

Adapun lokasi 2 posko tersebut terletak di Kantor Kelurahan Lewet dan Kelurahan Uwuran Dua. Lokasi ini juga dijadikan sebagai titik pengungsian bagi warga yang terdampak.

Pengoperasian dapur umum di masing-masing posko juga telah diinisiasi guna memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi.

Selain itu, BPBD juga telah mengoperasikan mobil dapur lapangan guna mengakomodir kebutuhan di lapangan.

Sebagai bentuk respon cepat, Pemkab Minahasa Selatan juga telah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari terhitung sejak kejadian.

Hal ini dilakukan sebagai upaya percepatan penanganan darurat bagi para warga terdampak.

Lebih lanjut hasil kaji cepat sementara, kerugian materiil tercatat 31 unit rumah rusak berat, 1 unit jembatan rusak berat, 5 unit cottage, 1 unit cafe dan kawasan destinasi wisata juga ikut terdampak.

Kerugian

Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Glady Kawatu membeber kerugian akibat bencana abrasi Pantai di Kabupaten Minahasa Selatan.

Baca juga: Cara Mencegah Abrasi, Mulai dari Melestarikan Hutan Bakau dan Terumbu Karang

"Kerugian material sangat besar, dan sudah diestemasi oleh tim, karena ada 31 unit rumah penduduk yang terbawa air," jelasnya Kamis (16/6/2022).

Kawatu menjelaskan, sampai sejauh ini masih terjadi longsor di pesisir pantai hingga dia mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak beraktifitas di lokasi bencana.

"Jadi kondisi masih sangat rawan," ujarnya.

Dia mengatakan, kajian terkait bencana ini akan dilakukan oleh pemerintah daerah (Pemda) dan pemerintah pusat beserta para ahli dari BMKG, Fakultas Teknik Unsrat, dan Balai Wilayah Sungai dan Jalan.

"Jadi kami belum mau berspekluasi terkait apa yang terjadi sebenarnya pada bencana ini," jelasnya

Dia pun menyayangkan bahwa di lokasi tersebut dibangun pemukiman.

"Karena di lokasi tersebut pemerintah tidak pernah menginzinkan ada bangunan disitu, semuanya dilokasi tersebut tidak memilki izin," jelasnya.

Dia pun berharap kejadian menjadi pembelajaran, baik pemerintah dan masyarakat, untuk mematuhi aturan yang ada.

"Jadi lokasi itu tidak diperuntukan untuk pemukiman," jelasnya.

Dia membeber, total kerugian akibat bencana ini mencapai Rp 55 Miliar.

Baca juga: Cegah Abrasi Pantai di Jakarta, Epson Tanam Ratusan Bibit Mangrove

Tanggap darurat penanganan bencana Pantai Amurang yang amblas ditetapkan 14 hari.

Hal ini ditetapkan Pemkab Minsel sejak hari kejadian, Rabu 15 Juni 2022.

Abdul Muhari, Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB mengatakan, status tersebut ditetapkan untuk mempercepat proses penanganan darurat dan menjamin hak-hak sipil masyarakat saat bencana.

"Khususnya untuk para korban bencana," jelas Muhari kepada Tribunmanado.co.id, Jumat (17/06/2022).

103 Rumah Terancam Ambles

BPBD mendata sebanyak 103 rumah di sekitar lokasi berpotensi terancam bencana ini.

Pj Sekprov Sulut, Praseno Hadi mengatakan, sesuai perintah Gubernur Olly Dondokambey akan dilakukan penelitian geologi

"Tidak ada angin, tidak ada ombak tanah tiba-tiba amblas. Takutnya potensi likuifaksi seperti di Palu. Maka akan diteliti secara geologis," kata dia.

Maka sebelum ada hasil penelitian, jangan dulu ada pembangunan.

Baca juga: Kunker ke Provinsi Riau, Jokowi Tanam Mangrove dan Meninjau Titik Terdampak Abrasi Pantai Wisata

Pemprov bersama dengan Pemkab Minahasa Selatan sudah mengambil langkah tanggap bencana.

Pos pengungsian sudah disiapkan menampung para korban bencana yang rumahnya tenggelam maupun rusak berat

"BPBD sudah turun bantu warga di lokasi bencana," ujarnya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulut menerjunkan tim memantau situasi pesisir Amurang yang menjadi lokasi bencana.

Kepala Dinas PUPR Sulut, Alexander Watimena menyimak fakta yang ada di lokasi bencana

“Kita pelajari situasi tidak ada gempa kemudian tanah amblas, kemungkinan besar ada patahan,” ungkap dia

Kadis PUPR Sulut menyampaikanmelihat situasi di lapangan maka masih harus dipantau perkembangan lebih lanjut.

“Jangan dulu diapa-apakan apalagi terkait konstruksi,” kata dia.

Lanjutannya akan ditentukan nanti apa konstruksi digunakan pancang, biasa atau pegas

“Kalau pegas daerah Patahan cocok, tapi belum disimpulkan tim baru ke sana.

Saya sampaikan ke tim Kangan mendekat di tempat itu apalagi malam tidak tahu tiba - tiba turun,” ujar.

Analisa sementara karakter daerah Patahan tanahnya turun perlahan karena mengisi ruang kosong di bawahnya, kalau sudah padat baru berhenti

Memang selama ini di daerah pinggiran pantai tidak permah dikontrol, baiknya dikontrol berkala baik per semester atau per tahun.

Ia menjelaskan, Jalan Boulevard Amurang bukan masuk ruas jalan provinsi melainkan berstatus jalan kabupaten

Meski begitu, semua harus bersama untuk menangani.

Dinas PUPR juga sudah berkoordinasi dengan Tim Balai Jalan yang juga sudah terjun ke lapangan.

Penulis: Fernando_Lumowa

Artikel ini telah tayang di TribunManado.co.id dengan judul BNPB: 266 Jiwa Mengungsi Akibat Abrasi Pantai Amurang Minsel

dan

Tanggap Darurat Bencana Pantai Amblas di Amurang Berlaku 14 Hari