PROFIL Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw, Pj Gubernur Papua Barat yang Diancam Dibunuh oleh TPNPB
Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw mendapat ancaman pembunuhan dari TPNPB. Inilah profil dan sepak terjang Pj Gubernur Papua Barat itu.
Penulis: garudea prabawati
Editor: Sri Juliati
TRIBUNNEWS.COM - Berikut profil serta sepak terjang Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw, yang kini menjabat sebagai Pj Gubernur Papua Barat.
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) mengancam akan membunuh Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw.
Hal ini lantaran buntut tak disetujuinya rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di tanah Papua, termasuk Papua Barat Daya.
Menanggapi hal tersebut, Paulus yang kini menjabat sebagai Pj Gubernur Papua Barat mengatakan tidak ada masalah dengan TPNPB.
Namun apabila memang ada masalah, Paulus berharap dapat dibicarakan bersama.
Profil Paulus Waterpauw
Baca juga: Seorang Pendeta Menjadi Korban Tewas Pembantaian KKB di Nduga Papua: Ini Identitasnya
Berikut profil serta sepak terjangnya, dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:
Paulus Waterpauw merupakan pria kelahiran 25 Oktober 1963.
Ia merupakan seorang purnawirawan Polri, dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri.
Dikutip dari Wikipedia, lulusan Akpol 1987 ini pernah menjadi komandan upacara pada Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-61 pada 17 Agustus 2006 di Istana Merdeka saat pangkatnya masih Kombes.
Jenderal bintang tiga ini juga merupakan eks Kapolda Papua Barat pada 2014 dan dua kali menjabat sebagai Kapolda Papua pada 2015 serta 2019.
Sementara dikutip dari polri.go.id, Paulus Waterpauw memiliki jabatan terakhir sebelum pensiun sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan (BNPP).
Paulus resmi dilantik menjadi Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (21/10/2021).
Paulus menggantikan Boytenjuri.
Baca juga: KKB di Nduga Papua Tembaki Warga Sipil, 10 Orang Tewas, 1 di Antaranya Pendeta
Putra asli Papua itu resmi ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menduduki jabatan baru saat itu sebagai Deputi BNPP Depdagri yang tertuang dalam surat keputusan Presiden Indonesia Nomor 147/TPA tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan pimpinan tinggi madya di lingkungan BNPP.
Paulus juga dikenal sebagai tokoh di Papua.
Saat gelaran PON XX Papua, ia pernah mengucapkan terima kasih kepada Presiden dan menteri, serta pihak lainnya, atas kesuksesan gelaran tersebut.
Dikutip dari kemenpora.go.id, saat itu Paulus masih menjabat sebagai Kabaintelkam Polri.
Lengkapnya Komisaris Jenderal Paulus Waterpauw menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali, dan seluruh stakeholder.
Termasuk TNI-Polri serta Pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah kabupaten/kota di Papua yang telah bekerjasama sehingga PON XX Papua berjalan dengan aman, lancar dan sukses hingga penutupan.
"Selaku tokoh yang ada di Papua, saya pikir harus memberikan sebuah penghargaan dan apresiasi yang besar kepada mulai dari Pak Presiden, Pak Menpora dan para Menteri yang lain, Bapak Panglima, Kapolri, dan di tingkat provinsi Gubernur, ada Bapak Bupati dan Wali Kota."
"Saya pikir itu kerja bareng luar biasa. Semangatnya tumbuh dengan membara," kata Paulus Waterpauw saat menjadi narasumber bersama Menpora Amali dalam Dialog Interaktif RRI Jayapura, bertajuk Nasib Venue Setelah PON Papua, Jumat (15/10/2021).
Ancaman Pembunuhan
Sementara itu, TPNPB menuding Paulus Waterpauw dan pemerintah Papua Barat telah melakukan kejahatan kepada aktivis di Papua.
Mereka pun mengeluarkan nama DPO dan memberikan ancaman pembunuhan.
"TPNPB OPM Kodap IV Sorong Raya mengeluarkan nama DPO yakni Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw," ujar Panglima Kodap IV Wilayah Sorong Raya Denny Moss, Selasa (12/7/2022), dikutip dari TribunPapuaBarat.com.
Baca juga: KKB Papua Tembak 12 Warga Sipil, 10 Orang Tewas, Pelaku Penyerangan Diduga Kelompok Egianus Kogoya
TPNPB kini menebar ancaman bagi para pejabat yang diketahui ikut sertanya dalam mendukung dan mendorong pemekaran DOB di tanah Papua.
"Kami akan menindak tegas," ungkap Denny, saat membacakan pernyataan sikap TPNPB.
Ia menuturkan, penolakan terhadap DOB merupakan cara pemerintah Indonesia untuk mendatangkan militer.
Menanggapi hal tersebut Paulus Waterpauw mengatakan tak ada masalah TPNPB.
"Bagi saya, kitong seng (kita tidak) ada masalah dengan mereka," ucap Waterpauw, kepada TribunPapuaBarat.com, Jumat (15/7/2022).
"Kalau ada masalah ya datang, utus perwakilan untuk kita bicara, daripada pigi ancam-mengancam di belakang pohon sana, tidak elok."
"Kita ini sudah selesai dengan ancam mengancam begitu, seng usah ale (kamu) ancam-ancam," pungkasnya.
(Tribunnews.com/Garudea Prabawati) (TribunPapuaBarat.com, Safwan Ashari)