Komisi V DPR: Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya Tingkatkan Kualitas Rumah Layak Huni
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaifullah Tamliha mengatakan, bantuan rehab rumah atau BSPS memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas rumah.
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Whiesa Daniswara
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaifullah Tamliha menyalurkan bantuan program bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) dan program irigasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ke warga penerima manfaat di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
Syaifullah mengatakan, bantuan rehab rumah atau program bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) bertujuan untuk meningkatkan kualitas rumah agar lebih layak huni.
"Dalam hal ini, masyarakat juga terlibat aktif dalam pelaksanaan program ini," kata Syaifullah, Rabu (24/8/2022).
Ia mengatakan, bantuan bedah rumah (BSPS) di Kabupaten Banjar sebesar Rp20 juta per rumah.
Ada sebanyak 1.349 rumah yang mendapat bantuan.
Baca juga: Bantuan Bibit Kambing dari Sandiaga Uno Diharapkan Bantu Kemandirian Ekonomi Pesantren
Adapun rincian bantuan pertama adalah 1.214 rumah berada di Kecamatan Karang Intan, 91 rumah di Kecamatan Aranio, 32 rumah di Kecamatan Martapura, dan 12 rumah di Kecamatan Pengaron.
"Kita harap dengan bantuan rehab rumah ini masyarakat penerima bantuan bisa merasakan manfaatnya," kata politisi PPP ini.
Sementara itu, kata Syaifullah, bantuan program peningkatan tata guna air irigasi (P3-TGAI) disalurkan ke 13 kelompok di Kabupaten Banjar.
Program ini bernilai Rp195 juta per kelompok dan diserahkan secara simbolis kepada Kelompok P3A Mundam Lestari, Desa Jingah Habang Ilir, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar.
“Mereka memang butuh dibantu, apalagi ada kelompok tani atau para petani yang sempat gagal tanam dan gagal panen. Ini tentu butuh atensi dari kami sebagai wakil rakyat di Kalsel,” pungkasnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.