TRIBUNNEWS.COM, KUDUS -  DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jawa Tengah beda suara menyikapi pencopotan Ketua DPP PPP Suharso Monoarfa.

Ketua DPC PPP Kudus KH Zainuddin Rusydan sepakat dengan pencopotan Suharso Monoarfa.

Baca juga: PPP Kubu Suharso Surati Kemenkumham, Arsul Sani: Tak Jadi Patokan

Sementara ketua DPC yang lainnya belum bersuara.

Menurut Zainuddin, pencopotan itu sudah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

"Kemarin saya coba ngobrol sama pengurus harian termasuk prediksi saya sendiri itu terkait dengan pencopotan Pak Suharso sudah sesuai AD/ART ya saya mendukung," kata KH Zainuddin, Rabu (7/9/2022).

Pencopotan Suharso sebagai Ketua Umum PPP merupakan buntut dari statemen 'amplop kiai'.

Bagi Zainuddin, statemen tersebut tidak pantas keluar dari seorang ketua umum partai yang salah satu basis suaranya berangkat dari para kiai dan santri.

"Biasanya kalau ada pejabat datang ke pesantren pulangnya ninggali amplop itu sebuah statemen yang tidak harus dilontarkan oleh seorang ketua DPP karena itu banyak melukai para kiai," katanya.

Baca juga: Mardiono Tegaskan Pergantian Pimpinan PPP Tidak Pengaruhi Posisi di KIB, Konsolidasi Terus Berjalan

Untuk PPP di kalangan masyarakat Pantura, kata Zainuddin, basisnya merupakan masyarakat santri.

Misal dari Demak, Jepara, Kudus, Pati, dan Rembang.

Adanya statemen 'amplop kiai' dari Suharso Monoarfa, banyak pula kalangan kiai muda di wilayah tersebut yang menyayangkan

Alih-alih dihubungkan dengan praktik suap-menyuap, bagi Zainuddin itu sudah tidak relevan.

"Teman-teman kiai muda yang sesama saya ini bagaimana pak kiai ada statemen dari pak ketua, ya sudah nanti dievaluasi maksudnya Pak Suharso kayak apa," katanya.

Baca juga: Isu Suharso Dipecat dari Ketua Umum PPP Gegara Tak Mau Jadi Menpan RB, Benarkah?

Di sisi lain, katanya, Suharso merupakan seorang pengusaha.

Kemudian dia juga masih menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas.

Artinya, dia memiliki tanggung jawab lain selain sebagai seorang ketua partai.

"Kan pasti dia loyalnya kan sama tugas kenegaraan kan. Sehingga di partai sedikit terkalahkan untuk membagi waktunya," katanya.

Bagi Zainuddin, mengurus PPP saat ini buruh keseriusan lebih.

Pasalnya, ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4 persen pada Pemilu mendatang harus bisa diraih.

Baca juga: SK Pengesahan Mardiono Plt Ketua Umum Terbit, Wasekjen PPP Ajak Semua Pihak Legowo Ikut Titah Kiai

Jika mengaca pada Pemilu 2019, PPP memperoleh tidak lebih dari 5 persen suara sah atau tepatnya 4,52.

Perolehan angka yang nyaris. Untuk itu, pada Pemilu 2024 mendatang perlu persiapan matang agar PPP lolos ke parlemen.

"Ini kami juga ketar-ketir terkait dengan itu (parliamentary threshold), kalau di dunia pesantren pada mogok. Itu parliamentary threshold yang sudah ditetapkan kan kami bisa kacau," katanya

Sebagai pengganti Suharso Monoarfa, kini PPP dipimpin oleh Muhamad Mardiono selaku pelaksana tugas.

Bagi Zainuddin, Mardiono harus mampu mendongkrak suara partai. Secara pribadi dia menilai Mardiono sosok yang loyal di PPP.

"Sopan santunnya ada, kemudian dengan dunia pesantren juga familiar. Dengan pemilih PPP, simpatisan, kader saya lihat sepak terjangnya juga familiar," kata dia. (*)

DPC Banyumas enggan bersuara

DPC PPP Banyumas enggan menanggapi terkait pemberhentian Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Banyumas, Balqis Fadillah mengatakan, pihaknya tidak memiliki wewenang menanggapi hal demikian.

"Saya nggak punya kewenangan untuk menjelaskan ke pers," katanya melalui pesan WhatsaApp saat di konfirmasi Tribunjateng.com, Rabu (7/9/2022).

Menurutnya mengenai pemberitaan yang sudah menyebar terkait pemberhentian Suharso Monoarfa, ia menyarankan untuk menghubungi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW).

"Hubungi DPW saja nggih mba," singkatnya.

Sikap DPC Purbalingga

Ketua DPC PPP Kabupaten Purbalingga, Mohamad Safii Abror mengatakan kapasitasnya saat ini adalah menjaga kondusifnya para simpatisan di daerah.

"Kita menjaga agar tetap kondusif dan tenang. Di Purbalingga tetap kondusif, segala keputusan diserahkan ke tingkat pusat. Supaya setiap menjelang pemilu jangan ada gonjang ganjing," ujarnya saat dihubungi Tribunbanyumas.com, Rabu (7/9/2022).

Baca juga: KPU Tunggu SK Kemenkumham hingga 28 September Jika Ada Struktur Kepengurusan Baru PPP

Ia mengatakan memang menyayangkan dengan pernyataan kontroversial Suharso Monoarfa soal amplop kyai tersebut.

"Apalagi Indonesia itu daerah ketimuran yang hormat kyai dan ulama, soal amplop itu sudah sewajarnya," terangnya.

Karena pusat sudah memutuskan menonaktifkan maka, DPC di daerah akan menghormati dan mengikuti keputusan tersebut.

Pihaknya akan lebih berkonsentrasi menjelang pemilu 2024.

"Saat ini sudah membentuk Lembaga Pemenangan yang mau silaturahmi dengan tokoh kyai dan ulama," ungkapnya.

DPC Blora

Ketua DPC PPP Blora, M. Ahmad Faishol mengungkapkan dirinya mengalir sesuai mekanisme partai.

"Terkait itu, saya belum bisa menanggapi, kami hanya sandal jepit, itu urusan elite politik kelas nasional," ucap M. Ahmad Faishol kepada tribunjateng.com, Kamis 8 September 2022.

Faishol yakin DPP PPP akan menyelesaikan persoalan ini dengan cepat.

"Yang saya tau dari media-media, akan ada upaya perbaikan keadaan, banyak yang akan membantu menyelamatkan perjuangan partainya Mbah Moen ini di 2024," ujarnya.

"Karena soal mekanisme dikembalikan pada para pejabat elite partai, bukan kelas saya mas" tandasnya.

Dirinya menegaskan, DPC di daerah hanya akan menghormati dan mengikuti keputusan DPP, apapun itu.

"Yang kami tau dari media-media terkait Ketum Suharso Monoarfa ini oleh Mukernas Serang yang telah terjadi diminta fokus Menteri Bappenas dan menjadi Dewan pertimbangan di PPP," jelasnya.

"Intinya, kedua belah pihak sadar betul bagaimana pentingnya memperjuangkan partai ini. Hanya perbedaan pandangan soal AD/ART ini kemudian muncul sebagai ekses," lanjutnya.

Artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul DPC PPP Kudus Sepakat Suharso Monoarfa Dicopot

dan

Suharso Monoarfa Dicabut Jadi Ketum PPP, Ini Tanggapan Ketua DPC Purbalingga Menjelang Pemilu 2024