Muhammad Adil Enggan Tanggapi Desakan Yustinus Prastowo

Muhammad Adil enggan menanggapi desakan Yustinus Prastowo yang memintanya menyampaikan permohonan maaf.

Menurutnya, Kemenkeu seharusnya mendengar keluhan Kabupaten Meranti sebagai daerah penghasil minyak.

Terlebih Kabupaten Meranti berada di perbatasan daerah dan masuk kategori miskin ekstrem.

"Ngapain ditanggapi. Biar aja. Jelas itu di video dan sudah dijawab oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman terkait asumsi DBH dalam acara kemarin," ungkapnya, Senin (12/12/2022).

"Mestinya mereka dengarkan suara daerah penghasil dan perbatasan penghasil, namun miskin ekstrem. Bukan sebaliknya," tambahnya.

Lebih lanjut, Muhammad Adil kembali menyinggung upayanya yang tak pernah mendapat tanggapan dari Kemenkeu.

Padahal, ia sudah pergi ke Jakarta sebanyak tiga kali untuk membahas DBH bersama Kemenkeu, namun tidak pernah mendapat kesempatan.

"Sudah tiga kali saya ke Jakarta mau ketemu Kemenkeu itu, tapi tak pernah diberi kesempatan," ujarnya.

"Dengan begitu mestinya mereka yang harus minta maaf ke warga Meranti, bukan saya yang harus minta maaf ke dia (Kemenkeu)," tegasnya.

Ia berencana akan melakukan yudisial review Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap hitungan penerimaan DBH Migas yang mereka terima.

"Yudisial Review di MK. Saya sedang berkoordinasi dengan akademisi dan pakar hukum di UGM."

"Kalau perlu kita gandeng pakar untuk mendampingi langkah itu nantinya," katanya.

Menurut Muhammad Adil, langkah tersebut dilakukan semata-mata untuk memperjuangkan nasib warga Kepulauan Meranti agar lepas dari belenggu kemiskinan.

"Tak mau tahu. Saya berjuang untuk memperoleh hak warga Meranti," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W, TribunPekanbaru.com/Teddy Tarigan, Kompas.com/Dian Erika Nugraheny)