Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG  - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil begitu antusias dengan kehadiran Bus Rapid Transit (BRT), Light Rail Train (LRT) dan kereta gantung (cable car) di tengah masyarakat.

Terlebih, pria yang akrab disapa Kang Emil ini ingin mewujudkan sistem transportasi publik yang modern, ramah lingkungan, aman dan nyaman. Sehingga, pada 2023 nanti, pengembangan kereta gantung akan diseriusi kembali.

“Di daerah, kita pakai BRT. Hari ini launching bus listriknya. Nah, antar regional akan ada LRT, Insyaallah. Sementara cable car yang (menghubungkan) bukit-bukit, mimpi dulu, akan dimulai dan dihidupkan lagi,” kata Ridwan Kamil, Sabtu (24/12/2022).

Rencana dan realisasi program ini, merupakan bagian dari konsep Masterplan Transportasi Massal Bandung Raya, yang secara resmi akan diinsiasi oleh para kepala daerah di Cekungan Bandung mulai Januari 2023, mendatang

Ridwan Kamil pun membeberkan kesepakatan anggaran dan komitmen operasional sistem transportasi massal Bandung Raya, bakal dirumuskan para kepala daerah pada Januari mendatang.

Baca juga: Bambang Haryo Dorong Pemerintah Maksimalkan LRT Palembang

“Awal Januari depan, kepala daerah Kota Bandung, Cimahi, Bupati Bandung, KBB, Sumedang akan kumpul menyepakati anggaran komitmen operasional dan lain-lain,” ujarnya.

Diketahui, langkah strategis ini seiring dengan terbentuknya Badan Pengelola Cekungan Bandung yang disahkan oleh peraturan Presiden (Perpres).

Sebagai informasi, wacana kereta gantung sudah dimulai ketika Ridwan Kamil masih menjabat sebagai Wali Kota Bandung periode 2013-2018.

Menurut Ridwan Kamil, penduduk Bandung dan sekitarnya saat ini 84 persennya menggunakan transportasi pribadi.

Jika dibiarkan, maka 20 hingga 30 tahun lagi masyarakat akan terjebak kemacetan sejak keluar dari rumah.

Solusi kemacetan di Bandung Raya adalah perlahan mengubah gaya hidup dengan beralih ke transportasi publik.

“Konsep transportasi massal sudah dimulai dan butuh waktu panjang. Suatu hari kita mengubah dari 84 persen kendaraan pribadi menjadi 84 persen kendaraan publik," tegasnya.