Respons Keluhan 24 Nasabah di Jatim, Astra Life Menduga Ada 'Fraud', Oknum Agen Dilaporkan ke Polisi
24 nasabah Astra Life tersebut mengaku tidak menerima polis dan meminta pengembalian seluruh premi asuransi yang telah dibayarkan kepada Astra Life
Editor: Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Asuransi Jiwa Astra (Astra Life) merespons keluhan 24 nasabah Astra Life di Jawa Timur.
24 nasabah Astra Life tersebut mengaku tidak menerima polis dan meminta pengembalian seluruh premi asuransi yang telah dibayarkan kepada Astra Life.
Presiden Direktur Astra Life Windawati Tjahjadi mengatakan manajemen Astra Life telah melakukan penelitian dan verifikasi terhadap dokumen agen dan nasabah terkait pemberitaan seputar keluhan nasabah Astra Life.
Baca juga: Astra Life Kenalkan Platform Asuransi Digital di GIIAS 2022
"Setelah dilakukan penelusuran dan verifikasi secara terperinci terhadap dokumen terkait, Astra Life mengonfirmasikan bahwa seluruh polis tersebut telah dikirimkan kepada nasabah yang bersangkutan, namun terdapat dugaan fraud yang dilakukan oleh oknum agen," ujar Windawati, dalam keterangan tertulis, Jumat (20/1/2023).
Oleh karena itu, Astra Life melalui kuasa hukumnya Prof. Dr. Otto Hasibuan, dari kantor hukum Otto Hasibuan & Associates, telah melaporkan kasus ini ke Kepolisian Negara Republik Indonesia pada 18 Januari 2023.
Baca juga: Dukung Literasi Keuangan bagi Generasi Sandwich, Astra Life Gelar #BetterSandwichGen Masterclass
“Sejak Astra Life didirikan pada tahun 2014, kasus seperti ini belum pernah terjadi. Sejalan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengutamakan aspek perlindungan nasabah, Astra Life melihat bahwa praktik fraud dapat berdampak buruk bagi kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi jiwa di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan tegas terkait dugaan fraud tersebut,” ujar Presiden Direktur Astra Life Windawati Tjahjadi.
Astra Life berkomitmen penuh untuk memberikan produk dan layanan terbaik kepada nasabah serta menjalankan bisnis dengan prinsip good corporate governance (GCG) dan keberlanjutan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
