GPS Susi Air Sempat Terpantau Menjauh dari Pesawat Menuju Hutan, Belum Diketahui Kondisi Sang Pilot
KKB pimpinan Egianus Kogoya diduga telah membawa kabur GPS Pesawat Susi Air Pilatus Porter PC 6/PK-BVY di kawasan hutan Nduga, Papua.
Editor: Dewi Agustina
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Kav Herman Taryaman menduga KKB pimpinan Egianus Kogoya telah membawa kabur GPS Pesawat Susi Air Pilatus Porter PC 6/PK-BVY di kawasan hutan Nduga, Papua.
"GPS pesawat dibawa lari yang diduga dilakukan oleh Kelompok Separatis Teroris pimpinan Egianus Kogoya menuju hutan," kata Herman dalam keterangan tertulis, Selasa (7/2/2023).
Menurut Kepala Kantor SAR Timika, George Mercy, sinyal GPS melacak pilot maskapai Susi Air yang disebut tersandera KKB terpantau menjauh dari pesawat menuju hutan.
Namun belum diketahui kondisi pilot tersebut.
Baca juga: Profil Sebby Sambom, Jubir TNPB OPM yang Sebut KKB Papua Sandera Pilot Pesawat Susi Air
"Terakhir kami dapat bahwa pilot sempat terdeteksi untuk sinyal atau GPS tracking yang dibawa entah dari masyarakat ataupun mungkin pilot yang melakukan pergerakan dari pesawat ke arah hutan yang kurang lebih 1 km," ujar George, Rabu (8/2/2023).
Ia memastikan pihaknya terus berkoordinasi dengan TNI-Polri dalam proses penanganan kasus ini.
"Proses pengambilan data atau proses evaluasi, kami Basarnas berkoordinasi terus dengan pihak TNI-Polri, dalam hal ini Polda Papua maupun dari pihak Kodam Cendrawasih," jelas dia.
Sebelumnya, pesawat Susi Air Pilatus Porter P-4/PK-BVY dibakar di lapangan terbang Paro, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, pada Selasa (7/2/2023) pagi.
Pesawat tersebut membawa 5 penumpang dan barang bawaan dengan total muatan 452 kilogram.
Saat parkir, pesawat itu dibakar. Captain Philip Merthens dan 5 penumpang disandera oleh KKB.
Evakuasi 15 Pekerja Puskesmas
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengirim pasukannya ke Papua untuk mengevakuasi pilot dan penumpang pesawat Susi Air yang disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.
"Nanti akan kita usahakan evakuasi hari (ini) dan pasukan ke sana," kata Yudo di sela-sela Rapat Pimpinan Polri-TNI, di Hotel Sultan, Rabu (8/2/2023).
Baca juga: Nasib Pilot Susi Air Disebut Disandera KKB Papua, Dianggap Bukan Musuh hingga akan Dijaga
Yudo menyebut ada belasan orang yang harus dievakuasi. Namun ia tak merinci identitas mereka.
Ia hanya menyebut belasan orang tersebut terjebak dan dalam pelarian di wilayah yang dikuasai kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Egianus Kogoya.
"Itu yang 15 orang, sama yang 4 orang yang penumpangnya, ini perlu dievakuasi, ya perlu dibawa keluar dari situ," sambung Yudo.
Informasi terkini, sebanyak 15 pekerja Puskesmas yang sempat diancam oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Nduga Papua akhirnya berhasil dievakuasi ke Timika dengan keadaan selamat.
Ke 15 pekerja puskesmas tersebut dievakuasi oleh personel gabungan TNI-Polri dengan menggunakan helikopter.
Meski 15 pekerja berhasil dievakuasi, namun sang pilot pesawat Susi Air asal Selandia Baru bernama Captain Philips Marthen belum diketahui keberadaannya hingga saat ini.
Belum diketahui nasib sang pilot hingga Rabu (8/2/2023) kemarin.
Yudo juga membantah kabar penyanderaan yang menimpa pilot pesawat Susi Air, Kapten Philips Max Marthin oleh kelompok Kogoya.
Ia mengatakan pilot pesawat Susi Air itu sedang melarikan diri pasca insiden pembakaran oleh kelompok OPM di Bandara Distrik Paro, Nduga, Selasa (7/2/2023) kemarin.
"Enggak ada penyanderaan, dia selamatkan diri itu. Ya (keberadaannya) enggak tahu, kita akan cari dan kita evakuasi," jelasnya.
Baca juga: KKB yang Bakar Pesawat Susi Air Keluarkan Pernyataan Sikap, Termasuk Syarat Lepaskan Pilot
Sebelumnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut bahwa para korban diamankan oleh KKB di Papua.
"Terkait dengan perkembangan dari pilot dan penumpangnya yang diamankan oleh KKB, saat ini memang sedang dalam pencarian kami, tim gabungan dari operasi damai Cartenz, saat ini sedang melakukan operasi pencarian," kata Sigit di Istana Merdeka, Selasa (7/2/2023).
KKB Papua sendiri juga telah mengakui menyandera pilot pesawat yang bernama Kapten Philips.
Penyanderaan itu disebut merupakan kali kedua dilakukan kelompok tersebut.
Panglima TPNPB Ndugama Bridgen Egianus Kogoya menyebut penyanderaan dilakukan setelah mereka membakar Pesawat Susi Air Pilatus Porter PC 6/PK-BVY di Bandara Distrik Paro, Nduga.
"Kami TPNPB KODAP III Ndugama-Derakma sudah membakar satu pesawat Jenis Susi Air nomor registrasi PK-BVY di lapangan terbang distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua," kata Egianus.
TPNPB juga mengaku tak akan melepaskan pilot tersebut hingga beberapa tuntutannya dipenuhi. Di antaranya, meminta penerbangan jalur masuk ke Kabupaten Nduga dihentikan.
Tindak Tegas KKB Papua
Terkait peristiwa pembakaran pesawat Susi Air dan penyanderaan pilot serta penumpangnya itu, Wakil Ketua DPR RI Dasco meminta pemerintah untuk menindak tegas KKB di Papua.
"Ya sekali lagi memang (KKB) Papua ini memprihatinkan, dan kita mengutuk keras cara-cara yang tidak berperikemanusian," kata Dasco di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/2/2023).
Dasco menegaskan bahwa tak perlu lagi toleransi terhadap aksi-aksi dari KKB yang meresahkan masyarakat.
"Untuk itu saya pikir toleransi kita sudah cukup, kita harus ambil langkah tegas," ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini.
Ia pun memastikan jika DPR mendukung penuh langkah pemerintah untuk menegakkan hukum di Papua.
"DPR RI mendukung penuh upaya-upaya pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum di Papua," ungkap Dasco.
Senada dengan Dasco, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta TNI segera membebaskan pilot pesawat Susi Air Kapten Philips Max Marthin dan para penumpang yang disandera oleh KKB di Papua.
"Saya minta pihak-pihak untuk berkomunikasi terutama juga dari TNI bagaimana agar pilot ini kalau betul disandera agar bisa segera dibebaskan," kata Meutya.
Ia pun berharap agar TNI segera mengambil langkah sigap segera menyelesaikan kasus itu dan pilot serta penumpang yang disandera dibebaskan.
Meutya menyebut bahwa Komisi I DPR RI telah menyetujui Perpres pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme.
"Jadi karena itu mereka merasa bisa melakukan penanganan dengan baik di Papua. Tapi tanpa menunggu Perpres, kami minta Panglima TNI untuk terus siaga," ucapnya.(tribun network/abd/frs/dod)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.