TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Bupati Indramayu Lucky Hakim blak-blakan menerima fasilitas mewah dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2022 padahal dirinya sudah lama 'menganggur'.

Lucky merunut anggaran kepala daerah untuk medical check up mencapai Rp 15 juta, penyediaan rumah tangga mencakup makan dan minum sebesar Rp 561 juta dan untuk wakil kepala daerah sebesar Rp 483 juta.

Dana tunjangan yang fantastis itu menurut Lucky sangat luar biasa. Dia bahkan berkelakar bahwa dirinya tak makan 'berlian'.

Hal itu diungkapkan Lucky Hakim saat diwawancarai khusus oleh Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra secara virtual pada Kamis (23/2/2023).

Baca juga: Hubungan dengan Bupati Indramayu Tidak Harmonis, Lucky Hakim: DPRD Telah Melakukan Hak Interpelasi

"Makan dan minum Rp 483 juta, emang saya makan berlian? Ada lagi administrasi keuangan wakil kepala daerah sebesar Rp 1,1 miliar," kata Lucky Hakim.

Dia juga menuturkan ada banyak lagi biaya-biaya tunjangan yang diterima selama menjabat. Lucky merasa tidak berhak menerima anggaran tersebut karena sudah setahun tidak bekerja atau tidak menerima pengalihan wewenang baik delegasi ataupun mandat dari bupati.

Politisi Gerindra ini juga menyebut dirinya mendapat fasilitas mobil berharga Rp 700 jutaan, listrik gratis, dan air conditioner (AC) berlimpah tetapi tidak diberikan pekerjaan.

Lucky merasa dzalim mendapatkan gaji besar padahal tidak berbuat apapun untuk masyarakat Kabupaten Indramayu seperti janji kampanyenya.

Dia menegaskan menolak menerima gaji buta karena sudah berjanji kepada pemilihnya saat kampanye Pilkada lalu.

Lucky mengaku pilihan mundur sebagai orang nomor dua di Kabupaten Indramayu sudah final.

Dirinya pun sudah dihubungi langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bahwa tidak ada jalan keluar atas persoalan yang dihadapi.

Baca juga: Mundur dari Wakil Bupati Indramayu, Lucky Hakim Usulkan Agar Jabatan Wakil Kepala Daerah Dihapus

Pasalnya, hasil pertemuan empat mata dengan Bupati Indramayu Nina Agustina pada Februari 2022 lalu, tak berujung baik.

Justru, pertemuan itu menjadi akhir komunikasi kedua kepala daerah itu.

Sejak saat itu, Lucky merasa di 'non job'. Bahkan, dirinya tak memiliki kewenangan apapun dalam menetapi janji-janji kampanyenya.