TRIBUNNEWS.COM - Sebanyak 7 orang diduga terlibat dalam praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) penerimaan Bintara Polri 2022 di Polda Jawa Tengah.

Dari 7 orang, 5 di antaranya merupakan anggota Polda Jateng dan 2 lainnya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kapolda Jateng, Irjen Ahmad Luthfi merasa ulah oknum yang terlibat praktik KKN merusak citra baik Polri yang sudah dibangun selama ini.

"Ibarat nila setitik rusak sebelanga, hancur itu kegiatan kita," tegasnya, Senin (6/3/2023), dikutip dari TribunJateng.com.

Baca juga: Polda Jateng Bantah Kapolda Perintahkan Hentikan Pemeriksaan Isu KKN Penerimaan Bintara Polri

Ia mengaku tidak akan munutupi kasus ini meskipun anggotanya diduga terlibat praktik KKN.

Kelima anggota Polda Jateng yang sudah menjalani sidang kode etik yakni Kompol AR, Kompol KN, AKP CS, Bripka Z, dan Brigadir EW.

"Lima sudah dilakukan sidang, dua (ASN) sedang menunggu," jelasnya.

Menurutnya, kasus ini bisa menjadi pelajaran untuk proses rekrutmen Polri selanjutnya dengan memperbaiki sistem yang sudah ada.

Ia menegaskan penerimaan Bintara Polri harus menerapkan sistem Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis (BETAH).

"Seluruh fungsi yang terlibat seperti panitia seleksi harus benar-benar profesional," imbuhnya.

Selain anggota polisi, panitia, pengamat eksternal, lintas departemen, orang tua peserta, dan berbagai pihak lainnya harus menataati peraturan penerimaan Bintara yang ada.

"Harus bersih, gratis tidak ada KKN," bebernya.

2 ASN Diduga Terlibat

Kedua ASN yang diduga terlibat praktik KKN berposisi sebagai dokter dan ASN biasa.

Sebelumnya, sudah ada 5 anggota Polda Jateng yang ditahan saat operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Divisi Propam Mabes Polri.

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Iqbal Alqudusy mengatakan, hingga saat ini sudah ada 7 orang yang diduga terlibat praktik KKN ini, terdiri dari 2 ASN dan 5 anggota Polda Jateng.

Baca juga: 2 Perwira Menengah dan 1 Perwira Pertama Polda Jateng Kena OTT Suap Penerimaan Bintara

"Dua orang itu (ASN) dianggap cukup bukti untuk dilakukan sidang disiplin."

"Sidang kalau tidak hari ini ya besok," ungkapnya, Senin (6/3/2023).

Ia belum dapat menyimpulkan praktik KKN yang dilakukan oleh ketujuh orang ini masuk ke dalam kasus suap atau kasus lain.

"Masih proses nanti disampaikan selanjutnya," jelasnya.

Sementara itu, 5 anggota Polda Jateng yang diduga terlibat praktik KKN sudah menjalani sidang kode etik.

Kelima anggota Polda Jateng yang sudah diamankan yakni Kompol AR, Kompol KN, AKP CS, Bripka Z, dan Brigadir EW.

Iqbal Alqudusy juga belum dapat mengungkapkan hasil dari sidang kode etik yang sudah dijalani oleh kelima anggota Polda Jateng.

Baca juga: Bripka G Ditahan karena Lindungi Pengedar Narkoba, 5 Anggota Polres Toraja Utara Masih Diperiksa

"Hasil sidang kode etik nanti ditanyakan ke Provos," tambahnya.

Menurutnya kasus ini mendapat sorotan dari Kapolri dan oknum yang terlibat dapat terkena hukuman maksimal berupa pemecatan jika terbukti bersalah.

"Pak Kapolri bertindak tegas dan kita akan melaksanakan betul perintah beliau di daerah," imbuhnya.

Ia menegaskan pengawasan yang ketat sudah dilakukan untuk menghindari adanya praktik KKN dalam penerimaan Bintara Polri 2022 di Polda Jawa Tengah.

Namun, masih ada celah yang membuat ada 2 oknum ASN dan 5 anggota polisi terlibat.

"Kapolda menegaskan tetap mempertahankan dan melaksanakan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis (BETAH), dalam rekrutmen polri," pungkasnya.

Baca juga: Oknum Polisi Ditahan karena Diduga Lindungi Pengedar Narkoba, Bertugas di Satresnarkoba Toraja Utara

Kata IPW

Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, berharap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dapat mengawal langsung praktik KKN penerimaan Bintara di tingkat Polda Jateng.

Selain kelima anggota polisi yang sudah diamankan, ia meminta panitia seleksi dan Kapolda Jateng juga diperiksa secara mendalam.

Diduga tim Paminal Divpropam Polri menemukan uang puluhan miliar rupiah saat melakukan OTT kasus ini.

Menurutnya, masih ada kemungkinan pelaku bertambah dalam kasus suap penerimaan Bintara.

"Mereka yang ditangkap harus diproses pidana dan kode etik," tegasnya, Jumat (3/3/2023).

Ia menambahkan setiap calon bintara yang akan masuk ke pendidikan di Polda Jateng dimintai uang ratusan juta setiap anaknya.

Baca juga: Pengedar Narkoba di Tana Toraja Mengaku Dilindungi Anggota Polres, Propam Polda Sulsel akan Selidiki

Dalam OTT Paminal Divpropam Polri diperkirakan ada 90 calon siswa Bintara yang melakukan suap agar lolos pendidikan.

"Adanya OTT ini, IPW menilai bahwa prinsip Bersih Transparan Akuntabel dan Humanis (BETAH) yang dicanangkan Polri jauh panggang dari api dan belum berhasil mengatasi mental-mental bobrok aparatnya."

"Padahal, panitia seleksi yang ditunjuk telah menandatangani pakta integritas dalam pelaksanaan rekrutmen anggota Polri," ungkapnya.

Sugeng Teguh Santoso menjelaskan, selain dikenakan sidang etik, para anggota polisi yang terlibat harus dihukum secara pidana.

(Tribunnews.com/Mohay) (TribunJateng.com/Muslimah/Iwan Arifianto)