Mendagri Tito Karnavian Sebut Tak Banyak Negara Seperti Indonesia Soal Keberagaman
(Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya masyarakat Indonesia merawat kerukunan di tengah keberagaman.
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, KENDARI - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya masyarakat Indonesia merawat kerukunan di tengah keberagaman.
Menurutnya, tak banyak negara seperti Indonesia yang memiliki banyak keberagaman, tapi bisa bertahan dalam waktu yang lama.
Hal itu disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekososbud) bertajuk “Sinergi Memantapkan Kerukunan Sosial Masyarakat dalam Mewujudkan Pemilu Aman, Damai dan Harmoni” di Hotel Claro Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (11/4/2023).
Kegiatan tersebut digelar oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Tidak banyak negara bangsa yang memiliki keragaman sedemikian banyaknya seperti Indonesia, tidak banyak, dan tidak banyak negara yang mampu merawatnya untuk tetap menjadi satu kesatuan, unity in diversity, tidak banyak,” jelas Mendagri.
Dia menegaskan, keberagamaan merupakan sebuah kekayaan bagi bangsa Indonesia.
Namun di samping itu, keberagaman juga merupakan potensi konflik.
Semakin tingginya keberagaman, maka potensi konflik akan makin besar.
Karena itu, potensi konflik tersebut perlu dikelola agar tidak menjadi pecah.
“Kita sudah melihat bagaimana kasus-kasus negara yang pecah,” ujarnya.
Mendagri menjelaskan salah satu cara untuk membuat suatu kelompok menjadi solid yaitu dengan mengangkat semua persamaan yang dimiliki kelompok tersebut.
“Kebersamaan-kebersamaan sehingga kita menjadi warga negara Indonesia, seperti tadi menyanyikan lagu Indonesia Raya akan menyatukan kita, kemudian berbicara mengenai dasar platform negara Pancasila yang didirikan oleh founding father kita, itu menyatukan kita,” terangnya.
Mendagri menekankan, upaya mencegah perpecahan lebih baik dibanding menanganinya bila sudah terjadi.
Sebab penanganan tersebut membutuhkan biaya yang sangat tinggi.
Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Dorong Masyarakat Bayar Zakat
Biaya ini bukan hanya dalam arti uang, tapi juga salah satunya menyangkut biaya sosial.
“Bisa menjadi satu bangsa dari tahun 45 sampai 2023 selama 77 tahun mau 78 tahun, itu tidak banyak negara yang bisa survive selama ini dalam keberagaman yang luar biasa, dan itu harus kita rawat, harus kita jaga, dan kita harus terus antisipasi, jangan kemudian kita lengah,” tandasnya.