Dirinya pun juga meminta agar tim Itsus dan Propam Mabes Polri juga memeriksa Irjen Daniel Aditya.

"Tim Itsus dan Propam Mabes Polri harus memeriksa Kapolda Kaltara Irjen Daneil Aditya untuk dimintai keterangan terkait alasan latar belakang pencopotan Kabidpropam Polda Kaltara, Kombes Teguh Triwantoro," tuturnya.

Tak sampai disitu, Sugeng juga meminta agar Kapolri dapat menjamin penanganan internal terhadap Iptu MK yang disebutnya telah terbukti menerima uang dari kasus yang ditanganinya terus diproses melalui Komisi Sidang Etik dan Pidana sesuai Hasil Laporan Penyelidikan (LHP) yang dilakukan Propam Polda Kaltara.

"Dengan begitu, bersih-bersih Kapolri Jenderal Sigit terhadap oknum-oknum yang menyimpang di institusi Polri terus berjalan sehingga gerbong yang ada benar-benar diisi oleh sumber daya manusia yang kredibel dan profesional."

"Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap Polri terus meningkat," harapnya.

Polda Kaltara: Pencopotan Kabid Propam Sesuai Prosedur

Kabid Humas Polda Kaltara, Kombes Budi Rachmat mengungkapkan pemberhentian sementara terhadap Teguh adalah hal biasa dan sesuai prosedur.

"Ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan perkembangan organisasi," jelasnya dikutip dari Tribun Kaltara.

"Pemberhentian sementara tersebut sudah sesuai mekanisme, yaitu atas rekomendasi sidang Dewan Pertimbangan Karir. Sehingga kemudian diterbitkan Surat Perintah Kapolda Kaltara Nomor: 522/IV/KEP/2023," sambung Budi.

Baca juga: 3 Mantan Kapolres Samosir Diperiksa Propam Terkait Penggelapan Pajak Bripka Arfan Saragih

Selain itu, Budi juga mengungkapkan pencopotan sementara Teguh untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang dilakukan oleh Itwasda Polda Kaltara.

Dia menambahkan pemberhentian Teguh telah dikoordinasikan dengan Mabes Polri.

"Pemberhentian sementara KBP Teguh Triwantoro dari Kabid Propam Polda Kaltara sudah dikoordinasikan dan dilaporkan ke Mabes Polri," tuturnya.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Tribun Kaltara/Edy Nugroho)