TRIBUNNEWS.COM - Telah beredar surat penonaktifan Wakil Rektor 1 Universitas Muria Kudus (UMS), Jawa Tengah.

Dalam surat edaran tersebut, terbubuh juga tanda tangan dari Rektor UMK Darsono.

Menanggapi hal tersebut Wakil Rektor 1 UMK, Sulistyowati pun langsung memberi tanggapan.

Ia mengungkapkan bahwa penonaktifan dirinya kental dengan persoalan politik.

"Saya sudah dengar adanya surat edaran itu, saya orang hukum jadi dari awal persoalan ini kental persoalan politik. Kalau kental persoalan politik tidak menggunakan prosedur hukum," tanggap Sulistyowati.

Menurutnya munculnya surat edaran tersebut bisa dinilai oleh masyarakat apakah surat tersebut ada indikasi pengaruh kekuasan atau tidak.

Baca juga: Rektor UT: Praktisi dari Industri Berperan Ajarkan Praktik Baik di Perguruan Tinggi

"Surat tersebut bisa dilihat apakah normal, wajar atau tidak itu terlihat. Kalau kita orang beriman tidak perlu takut dengan kekuasaan, apapun yang dilakukan apalagi dengan tangan besi. Karmanya luar biasa," katanya.

Dia menilai bahwa surat yang ditanda tangani oleh Rektor Universitas Muria Kudus tersebut bukan dari kemauan Rektor.

"Saya memang dikirimi oleh masyarakat yang tanda tangannya pak Rektor, tapi saya yakin itu bukan kemauan pak Rektor bahwa ada kekuasaan yang besar yang tidak terlihat dan tidak beretika," tegasnya.

Dia juga menanggapi munculnya kabar pembunuhan karakter yang ditujukan padanya.

"Tidak apa-apa saya ini orang beriman, apapun yang dilakukan pendzoliman, opini publik itu Gusti tidak sare. Saya santai saja dalam artian saya sudah mengabdi dengan tulus di UMK," sambungnya.

Selain itu, selama ini dia mengabdi di UMK juga sudah dilakukan dengan baik.

"Mohon maaf ya, saya ini perempuan saya menjabat itu mengorbankan jiwa raga. Saya berangkat fajar pulang malam untuk pembenahan dan kebaikan UMK," katanya.

Dari informasi yang dia dapatkan, munculnya serangkaian demo ini yang berbuah pada surat edaran tersebut ada campur tangan dari luar.