TRIBUNNEWS.COM - Ratusan kiai mendatangi Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat untuk membahas polemik Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun Indramayu, Senin (19/6/2023).

Para kiai ini diundang oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum.

Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda mulai dari ulama organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, pimpinan pondok pesantren hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pertemuan yang berlangsung secara tertutup tersebut dilakukan selama dua jam di ruang Papandayan Gedung Sate.

Uu Ruzhanul Ulum menyampaikan, sudah ada sejumlah poin yang disepakati dalam pertemuan tersebut.

Baca juga: Terindikasi Menyimpang dan Sesat, Orangtua Diimbau Tak Sekolahkan Anak di Ponpes Al-Zaytun

Namun, ia belum dapat menyampaikannya karena poin-poin itu akan disampaikan terlebih dahulu ke Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

"Untuk lebih lanjut nanti Gubernur yang akan menyampaikan," jelasnya, Senin (19/6/2023), dikutip dari TribunJabar.id.

Menurutnya, pemerintah akan segera membuat keputusan terkait polemik di Ponpes Al Zaytun.

"Saya tidak bisa menyebutkan, nanti Gubernur yang menyampaikan. Saya diminta Gubernur meminta masukan dari para kiai dan sebuah kesimpulan sudah disampaikan, tapi keputusannya yang akan menyampaikan adalah Gubernur," imbuhnya.

Sekretaris MUI Jabar, Rafani Achyar juga belum dapat menyampaikan hasil dari pertemuan ratusan kiai di Gedung Sate.

Rafani Achyar yang turut hadir mengaku ada kesepakatan untuk tidak membocorkan hasil pertemuan sebelum disampaikan ke Ridwan Kamil.

Baca juga: Tentang Ponpes Al Zaytun: Profil, Sejarah hingga Sosok Syekh Panji Gumilang dan Kontroversinya

Sebelumnya, Rafani Achyar mengatakan, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Pemprov Jabar, Polda Jabar dan Kodam III/Siliwangi untuk menindaklanjuti dugaan aliran sesat di Ponpes Al Zaytun.

Hasil dari pertemuan tersebut dibentuklah tim khusus (timsus) untuk menangani masalah ini.

"Jadi, kemarin belum ada seminggu, kita ini kan ada rapat gabungan di Jabar, gabungan dari Kodam, Polda, Pemda, dari MUI dan Kemenag. Nah, itu simpulannya mau membentuk tim khusus," terangnya.