Ridwan Kamil menambahkan permasalahan ini harus mendapat sorotan langsung dari Kementerian Agama melalui Kanwil Kemenag.

"Ya, sesuai peraturan perundang-undangan, tapi urusan kondusivitas, menjaga kemanan, demonya tidak merusak itu urusan pemerintah daerah, jadi kami menunggu rekomendasi dari mereka," imbuhnya.

Politisi partai Golkar ini berjanji akan melakukan rapat terkait polemik Ponpes Al Zaytun.

Daftar Tuntutan Forum Indramayu Menggugat

Sempat terjadi aksi dorong-dorongan karena pihak pondok juga menyiapkan massa tandingan yang tidak kalah banyak.

Kapolres Indramayu, AKBP M Fahri Siregar turun langsung untuk menenangkan kedua belah pihak agar tidak terjadi bentrokan.

Ia juga meminta massa pendemo untuk melakukan unjuk rasa sesuai dengan aturan yang berlaku.

Koordinator aksi, Syahid Mukhlisin mengatakan unjuk rasa ini dilakukan karena warga resah dengan keberadaan Ponpes Al Zaytun.

Baca juga: Ponpes Al Zaytun Dikepung Ribuan Warga, Nyanyian Lagu Yahudi Shalom Alecheim Menggema di Lokasi Demo

"Kami mendesak agar MUI dan Kemenag agar segera mengusut tuntas soal dugaan ajaran sesat karena lembaga itu yang memiliki kewenangan," paparnya, Kamis (15/6/2023), dikutip dari TribunCirebon.com.

Menurutnya massa yang datang kecewa karena unjuk rasa hanya bisa dilakukan di lokasi yang cukup jauh dari Ponpes Al Zaytun.

"Jika tuntutan kami tidak dipenuhi kami akan melakukan aksi lainnya langsung ke Jakarta," imbuhnya.

Koordinasi aksi lainnya, Jamal Wibisono mengungkapkan ada lima buah tuntutan yang disampaikan dalam unjuk rasa kali ini.

Tuntutan yang pertama yakni meminta pihak MUI dan Kemenag untuk memeriksa dugaan aliran sesat yang ada di Ponpes Al Zaytun.

"Soal kontroversi yang terjadi, kita MUI dan Kemenag untuk segera menindaklanjuti," tuturnya.

Baca juga: Massa Geruduk Ponpes Al-Zaytun Indramayu, Syekh Panji Gumilang Siapkan Aksi Tandingan