"Jangan takut dan jangan khawatir. Ruang pendidikan ini harus kita perbaiki bersama-sama, dengan peran panjenengan semua," tulis Ganjar.

Lantas, bagaimana dengan jenjang SD dan SMA?

Ganjar menjelaskan, untuk jenjang SD dan SMP menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

"Jika SMA/SMK/SLB Negeri jadi kewenangan Pemerintah Provinsi, maka untuk tingkat SD dan SMP menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/kota," lanjut Ganjar.

Diketahui, kebijakan SMA/SMK/SLB negeri di Jawa Tengah sebenarnya sudah berlaku sejak tahun ajaran 2020/2021.

Pengumuman sekolah gratis di Jateng ini disampaikan Ganjar dalam konferensi pers di Bandara Ahmad Yani Semarang, Jumat (27/12/2019).

"Kami akan menggratiskan biaya pendidikan bagi siswa SMA/SMK dan SLB negeri."

"Mudah-mudahan, dengan program ini maka upaya mewujudkan sumber daya manusia yang unggul di Jawa Tengah akan cepat terwujud," kata Ganjar, dikutip dari jatengprov.go.id.

Pelaksanaan program ini, lanjut dia, harus mendapat dukungan dari seluruh kepala sekolah yang ada.

Pihaknya juga akan mengawasi, agar di sekolah-sekolah negeri tidak terjadi banyak pungutan.

"Kami akan awasi, jangan sampai SPP-nya gratis, tapi pihak sekolah tetap meminta pungutan-pungutan biaya lainnya," tegas gubernur.

Tak hanya biaya pendidikan yang gratis, Pemprov Jateng juga memberikan seragam sekolah gratis untuk siswa miskin.

Baca juga: Pembelaan Eks Kepsek SMKN 1 Sale yang Dibebastugaskan Ganjar Buntut Dugaan Pungli Berkedok Infak

Pungli Berkedok Infak di SMKN 1 Sale

Diberitakan sebelumnya, Ganjar sempat menyoroti kasus dugaan pungli berkedok infak di SMKN 1 Sale, Rembang.