Hingga berita ini ditulis, potingan Gibran iu diretweet sebanyak 1507 dan disuka 8.931.

Penjelasan Gibran soal tindakannya semprot admin akun Twitter Pemkot Solo

Terkait tindakannya menegur keras admin Twitter Pemkot, Gibran buka suara.

Dikutip dari TribunSolo, Gibran mengatakan pegawai pemerintahan hendaknya memberi soluasi yang tepat kepada masyarakat atas keluhan yang disampaikan.

"Ini bukan masalah siapa yang menjawab tapi kalau bisa, jika ada warga yang kesulitan langsung memberikan solusi. Tidak perlu memaparkan pasal yang panjang sekali. Orangnya sudah paham jam operasional kita kapan, orangnya itu pengen solusi," ujar Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo, Kamis (20/7/2023).

Menurut Gibran, masyarakat hanya butuh solusi terkait permasalahan administrasi pemerintahan yang dibutuhkan.

"Solusine gimana? Ya kalau orangnya cuma bisa di luar jam kerja pemkot, otomatis kita harus mengalah, ketemuan di luar jam kantor, atau ketemuan dimana, atau jemput bola," jelasnya.

Baca juga: Gibran Kembali Ingatkan Relawan Belum Cukup Umur Jadi Cawapres

Oleh karena itu sebagai petugas publik, Gibran menyebut ada sejumlah cara untuk bisa melayani masyarakat.

Ia mencontohkan seperti yang dilakukan oleh Camat Banjarsari, Beni Supartono Putro yang meluncurkan aplikasi berbasis online.

Aplikasi berbasis online itu berisi big data yang berisi tentang perancangan program kegiatan maupun pelayanan terhadap masyarakat (Mbak Sri Cantik).

"Tadi pagi kan di tempatnya Pak Beni Camat juga beberapa kelurahan juga langsung antar jemput juga. Itu lho yang kita maksud itu lho, kita menjemput bola," katanya.

"Warga itu dilayani secara maksimal, tidak malah 'ya bisanya jam segini bapak ibu, kalau gak ya datang besok' nah itu tidak memberikan solusi," ungkapnya.

Lebih lanjut, Gibran mengingatkan bahwa sebagai ASN setidaknya harus sadar bahwa upah yang didapatkan merupakan hasil dari pajak masyarakat.

"Saya tahu kok semua di sini ada aturan, tapi kalau aturan itu menyulitkan warga ya setidaknya agak fleksibel, wong kita di sini digaji dari pajak dari warga. Jadi warga itu harus di nomor satukan," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Daryono)