Kepala BKKBN Hasto Wardoyo Dorong Penggunaan Produk Lokal dengan TKDN Tinggi untuk Atasi Stunting
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mendorong penggunaan produk lokal dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tinggi dalam mengatasi stunting
Penulis: Anita K Wardhani
Editor: Eko Sutriyanto
![Kepala BKKBN Hasto Wardoyo Dorong Penggunaan Produk Lokal dengan TKDN Tinggi untuk Atasi Stunting](https://asset-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/stunting-blitar12.jpg)
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Anita K Wardani
TRIBUNNEWS.COM, BLITAR – Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting di Indonesia sebesar 14 persen pada 2024.
Untuk mendorong pencapaian target penurunan stunting sebesar 14 persen pada 2024 tersebut, Dexa Group berkolaborasi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar program Edukasi Bidan dan Intervensi Stunting di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur pada Selasa, 22 Agustus 2023.
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mendorong penggunaan produk lokal dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tinggi dalam mengatasi stunting dan aktif dalam edukasi pencegahan stunting.
Hasto Wardoyo mengatakan, bidan sebagai garda terdepan dalam pencegahan stunting penting untuk mendapatkan update dan edukasi terkait pencegahan stunting.
“Kami berterima kasih karena Dexa selalu mengajak agar sukses menyusui. Ini penting sekali, hari ini anak-anak muda jika tidak diberikan informasi menyusui, bagaimana menjadi ibu yang ASI-nya sukses,” kata Hasto.
Baca juga: Artis dan Anggota DPR RI Arzeti Bilbina Ajak Masyarakat Peduli terhadap Penurunan Stunting
Hasto juga mendorong penggunaan produk lokal dengan TKDN tinggi dalam pencegahan stunting.
“Saya berterima kasih kepada Dexa sudah memberikan produk lokal. Sekarang arahan pemerintah harus produk lokal. HerbaAsimor mestinya komponen dalam negeri lebih dari 60 persen. Tadi bupati cerita sama saya, Pemda saja bisa belanja karena TKDN lebih dari 60 persen,” jelas Hasto.
Corporate Affairs Director Dexa Group Tarcisius Tanto Randy mengatakan Dexa Group berkontribusi mengatasi stunting bersama BKKBN, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) , dan Ikatan Bidan Indonesia dengan mengedukasi para bidan di Kabupaten Blitar.
“Kerja sama mengedukasi bidan dan masyarakat terkait pentingnya menjaga kehamilan di 1.000 Hari Pertama Kehidupan telah kami lakukan di beberapa kota di Indonesia seperti di Yogyakarta, Kabupaten Brebes, Kota Surabaya, Kabupaten Wonosobo, Palembang, dan saat ini di Kabupaten Blotar melalui program corporate sosial inisiatif Dharma Dexa,” jelas Tarcisius.
Head of Corporate Communications Dexa Group Sonny Himawan menegaskan bahwa target penurunan stunting merupakan implementasi salah satu core value perusahaan deal with care.
"Untuk mencapai target penurunan stunting hingga 14 persen memerlukan kolaborasi pentahelix. Sejak tahun 2022 Dexa Group dan BKKBN telah berkolaborasi dengan lebih dari 5.500 bidan di 7 wilayah untuk melakukan edukasi pencegahan stunting," ungkap Head of Corporate Communications Dexa Group, Sonny Himawan.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kabupaten Blitar tahun 2021 sebesar 14,5 persen dan pada tahun 2022 turun 0,2 persen.
“Saya berharap kasus stunting di Kabupaten Blitar bisa ditekan lagi sehingga bisa zero stunting di 2023,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Christine Indrawati dalam pememanfaatan produk ber-TKDN tinggi dalam menurunkan prevalensi stunting.
“Kabupaten Blitar memutuskan membeli bahan herbal untuk mendukung produksi ASI yakni melalui HerbaAsimor. Ini sejalan dengan program pemerintah untuk berbelanja produk dalam negeri dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN tinggi minimal 25 persen, maka kami cari bahan-bahan dengan kandungan TKDN tinggi. Di tahun 2022 kami belanja HerbaAsimor yang kami bagikan kepada ibu-ibu menyusui. Sasaran pemberian HerbaAsimor kepada 1.462 orang dan diberikan selama 6 bulan. Hasilnya, 80 persen produksi ASI meningkat,” paparnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.