TRIBUNNEWS.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI berkolaborasi dengan Pemprov. Kalteng menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergitas dan Penguatan Pemberantasan Korupsi Bagi Kepala Daerah, Camat, Kepala Desa, dan Kepala SMA/ SMK se-Kalimantan Tengah di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (7/9/2023).

Dalam acara ini, Ketua KPK RI, Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri mengapresiasi Provinsi Kalteng yang berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonominya hingga 6,45 persen, di atas rata-rata nasional yang hanya 5,3%.

"Sedangkan untuk pendapatan income per kapita Kalimantan Tengah mencapai Rp72,9 juta, yang juga di atas rata-rata nasional Rp61,5 juta," ungkapnya.

Menurut Firli, sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompetitif sangat dibutuhkan guna mencapai keberhasilan dalam membangun suatu negara.

Lebih lanjut ia menambahkan, "Untuk mewujudkannya ada dua hal penting yang menjadi prioritas, yaitu kesehatan dan pendidikan," imbuhnya.

Baca juga: BPK Apresisasi Pemprov Kalteng dalam Pengelolaan Laporan Negara yang Transparan dan Akuntabel

Firli juga menyebutkan, delapan bidang yang biasanya terjadi korupsi yaitu bidang reformasi birokrasi, pengadaan barang dan jasa, sumbangan pihak ketiga, refocusing anggaran COVID-19, penyelenggaranan jaring pengaman sosial, pemulihan ekonomi nasional, pengesahan RAPBD dan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Kepala Daerah (LPJKD), serta perijinan.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Kalteng, H. Sugianto Sabran dalam sambutannya mengatakan korupsi merupakan masalah serius yang berpotensi tinggi menghambat program-program pembangunan dan membawa kesengsaraan untuk masyarakat.

"Oleh karena itu, diperlukan  atensi dan komitmen yang kuat dari seluruh elemen tanpa  terkecuali dalam memberantasnya,” kata Gubernur.

Gubernur Kalteng ini mengungkapkan, dalam mendukung pemberantasan korupsi, Pemprov. Kalteng telah melaksanakan berbagai upaya, di antaranya dengan menetapkan Pergub Kalteng No. 21 tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemprov. Kalteng.

Adapun hal-hal yang dicatatkan dalam pedoman tersebut ialah melaksanakan pendidikan dan pelatihan calon penyuluh anti-korupsi, melakukan sosialisasi antikorupsi kepada jajaran  Pemprov. Kalteng dan  masyarakat, pencanangan ASN BerAKHLAK bagi seluruh Jajaran ASN di lingkungan Pemprov. Kalteng, dan melakukan sosialisasi Antigratifikasi pada Bidang Pendidikan.

Ditambah lagi, melakukan percepatan implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), melakukan pendelegasian kewenangan pemberian perizinan dan non perizinan melalui sistem OSS RBA, serta penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah  (APIP) sebagai mitra penjaminan kualitas dan konsultasi.

"Kami juga menyampaikan progres, Proyek Strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang bersumber dari APBD meliputi pembangunan Infrastruktur Jalan Provinsi (konektivitas  antar daerah); pembangunan Landmark Bundaran Besar dan Bundaran Mahir Mahar Palangka Raya; pembangunan Waterfront City Palangka Raya; pembangunan Rumah Sakit Tipe B Provinsi Kalimantan Tengah; pembangunan Shrimp Estate; pembangunan dan pengembangan Food Estate meliputi  Intensifikasi dan Ekstensifikasi; serta rencana pembangunan Universitas Barito Raya,” sebut Gubernur.

Baca juga: Berhasil Implementasikan BerAKHLAK Menjadi Budaya Kerja ASN, Pemprov. Kalteng Raih Juara 1 Nasional

Gubernur juga mengimbau seluruh jajaran Pemerintah dan Kabupaten/Kota serta semua pihak untuk terus bersinergi, bekerja sama dan berkomitmen dalam upaya pemberantasan korupsi di Kalteng.

Untuk diketahui, perhelatan ini digelar dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel.

Hal ini selaras dengan pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Prov. Kalteng, H. Nuryakin yang mengungkapkan bahwa Rakor ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi semua elemen pemerintahan dan stakeholders terkait dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah Provinsi Kalteng Kalimantan Tengah.

Selain itu, acara ini juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan, dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta untuk memberikan pemahaman kepada seluruh Aparatur Negara terhadap pentingnya nilai-nilai integritas dalam mengimplementasikan pengelolaan pelayanan publik menjadi lebih akuntabel dan transparan, guna mewujudkan pemerintah yang mandiri, maju, makmur dan sejahtera.

Baca juga: Pemprov Kalteng Akan Benahi Kawasan Tugu Soekarno dan Jembatan Kahayan Menjadi Lebih Modern

Dalam Rakor tersebut, juga dirangkaikan dengan acara pengukuhan penyuluh antikorupsi dan launching aplikasi Sistem Informasi dan Administrasi Pemerintahan Desa (SIAPDes), dan Program Penguatan dan Pembangunan Desa (P3PD).

Turut hadir Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H. Edy Pratowo, Ketua DPRD Prov. Kalteng Wiyatno, Ketua TP PKK Prov. Kalteng Ivo Sugianto Sabran, Bupati/Wali Kota se-Kalteng, Unsur Forkopimda, Kepala Instansi Vertikal, serta Kepala Perangkat Daerah lingkungan Prov. Kalteng. (*)