TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kericuhan antara aparat kepolisian dan masyarakat terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas konflik lahan pada Kamis (7/9/2023) kemarin. 

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan bentrok berawal dari adanya pembebasan lahan yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam. 

Namun, di sisi lain lahan tersebut sudah dikuasai oleh warga di lokasi sehingga menjadi polemik.

Sigit pun menyebut musyawarah mufakat dikedepankan untuk menyelesaikan permasalahan.

Sementara pihak BP Batam mengimbau agar masyarakat Kota Batam tak terprovokasi dengan isu miring terkait penempatan patok yang dilakukan di Kawasan Rempang. 

Hal ini karena beredar informasi tindakan represif tim gabungan Polri, TNI, Ditpam BP Batam, dan Satpol PP terhadap masyarakat yang menghalangi jalannya personel. 

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, mengungkapkan peristiwa terjadi ketika ada masyarakat mengatasnamakan warga Rempang melempar batu dan botol kaca ke arah personel keamanan yang masuk wilayah Jembatan 4 Barelang.

Ia menyebut sudah ada beberapa oknum provokator yang ditangkap pihak kepolisian. 

"Informasi dari tim di lapangan, sudah ada beberapa oknum provokator yang ditangkap pihak kepolisian. Beberapa di antaranya bahkan didapati membawa parang dan sudah berhasil diamankan," ujar Ariastuty dalam keterangannya, Jumat (8/9/2023).

Baca juga: Kapolri Soal Bentrok Aparat vs Warga di Pulau Rempang Batam: Musyawarah Jadi Prioritas

Ariastuty mengajak masyarakat Kota Batam untuk mengecek terlebih dulu informasi yang diterima sebelum menyebarkannya melalui media sosial.

Sebab BP Batam sudah sejak lama melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana pengukuran tersebut.

"Jangan terprovokasi dan tetap jaga situasi kondusif demi Batam lebih baik," pungkasnya.

Kapolda Kepulauan Riau (Kepri) Irjen Tabana Bangun mengatakan situasi sudah kondusif sejak Kamis malam. 

“Kegiatan berjalan dengan baik dan tidak hal krusial yang terjadi,” katanya.