"Ini bukan tanah, ini tanah nenek moyang kami. Kami tidak beli, ini pusaka nenek moyang kami," imbuhnya.

Baca juga: Menteri Bahlil Klaim Masyarakat Rempang Setujui Investasi Xinyi Rp 174 Triliun

Meski warga menolak keras, pemerintah terus berupaya merelokasi penghuni Pulau Rempang.

Bahkan, pendaftaran relokasi tahap I bagi warga Pulau Rempang dijadwalkan berakhir pada Rabu (20/9/2023).

Namun, banyak warga yang memilih tetap bertahan di Pula Rempang.

“Jangan kami diintervensi. Sampai sekarang kami tak mau daptar, kalau kami daptar ke posko artinya kami menyerah. Kami masih bertahan di kampung kami, kami tak mau direlokasi,” ujar seorang warga Kampung Tua Pasir Panjang, Launidin, dikutip dari TribunBatam.id, Selasa (19/9/2023).

Baca juga: Segini Ganti Rugi Warga Pulau Rempang yang Tak Mau Pindah, Bahlil Jelaskan Perhitungan Pemerintah

Sementara itu, Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Ariasuty Sirait mengklaim sudah ada lebih dari 100 kepala keluarga yang mendaftar ke posko relokasi.

Meski begitu, Ariastuty tak menyebutkan secara rinci angka pastinya.

Luhut Binsar Berharap Investor Tak Terpengaruh Bentrok Rempang

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan berharap perusahaan China yang berinvestasi ke Rempang Eco City tidak mencabut investasinya.

Luhut berharap, perusahaan China tidak terpengaruh dengen kerusuhan di Rempang.

Untuk diketahui, perusahaan Xinyi Group asal China disebut akan berinvestasi ke Pulau Rempang sebesar 11,5 miliar dolar AS atau senilai Rp 172 triliun.

"Ya kita harapkan janganlah. Dulu kan kekonyolan kita (membuat investor, red) lari ke tempat lain," ungkap Luhut, Rabu (20/9/2023).

"Jadi kita sendiri juga harus introspeksi apa yang salah. Kita tidak boleh malu-malu. Kalau kita salah ya kita perbaiki."

Menkopolhukam Mahfud MD Minta Aparat Hati-hati Tangani Masalah Rempang