Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Polhukam), Mahfud MD, meminta aparat penegak hukum dan keamanan untuk hati-hati dalam menangani kasus di Rempang, Kepulauan Riau.

"Oleh sebab itu saya berharap kepada aparat penegak hukum, aparat keamanan supaya berhati-hati menangani ini," katanya usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/9/2023).

Mahfud juga meminta aparat untuk mensosialisasikan mengenai adanya kesepakatan pada 6 September antara Pemda, pengembang, DPRD, dan masyarakat.

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan, masalah hukum konflik lahan tersebut sebenarnya sudah selesai.

Jelaskan Kronologi Masalah

Mahfud MD menjelakan, bahwa pada tahun 2001-2002, telah diputuskan adanya pengembangan kawasan wisata di pulau-pulau yang terlepas dari pulau induknya, satu di antaranya pulau Rempang.

Lantas, pada 2004, ditandatangani kesepakatan antara Pemda atau BP Batam dengan pengembang atau investor untuk mengembangkan pulau pulau tersebut.

Namun, sebelum kesepakatan tersebut dijalankan, sudah dikeluarkan lagi izin-izin kepada pihak lain.

Izin-izin baru yang dikeluarkan sesudah MoU tersebut, kemudian dibatalkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Pada sada saat pengembang yang sudah menjalin kesepakatan pada 2004 lalu akan memulai kegiatan, lahannya sudah digunakan oleh pihak lain.

"Nah ketika akan masuk, di situ sudah ada kegiatan, sudah ada penghuni lama dan seterusnya, dan seterusnya," katanya.

Konflik kemudian terjadi karena adanya perintah pengosongan oleh pengembang yang akan memulai kegiatannya di wilayah tersebut.

Lantas, kata Mahfud, dijalin lah kesepakatan antara Pengembang, Pemda, dan dan masyarakat pada 6 September kemarin.

Kesepakatan tersebut, yakni warga yang mendiami lahan tersebut direlokasi.