Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdi Ryanda Shakti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polda Gorontalo menetapkan puluhan orang sebagai tersangka dalam kasus demo ricuh yang berujung terbakarnya Kantor Bupati Pahuwato, Gorontalo.

"Saat ini tersangka ada 25 orang," kata Kabid Humas Polda Gorontalo Kombes Desmont Harjendro saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (24/9/2023).

Baca juga: Polisi Tangkap 40 Orang Terkait Demo Ricuh yang Berujung Pembakaran Kantor Bupati Pahuwato Gorontalo

Meski begitu, Desmont belum menyebutkan inisial puluhan tersangka termasuk peran-perannya. Dia hanya mengatakan para tersangka sudah ditahan.

"Insial nanti ya karena masih di periksa maraton. (Penahanan) Ada yang di Polres (Pahuwato), ada yang di Polda (Gorontalo)" ungkapnya.

Lebih lanjut, Desmont mengungkapkan total sebanyak 48 orang ditangkap dalam kasus tersebut. Hal ini tidak menutup kemungkinan ada penambahan massa aksi yang ditetapkan sebagai tersangka.

Baca juga: Polisi Tangkap 40 Orang Terkait Demo Ricuh yang Berujung Pembakaran Kantor Bupati Pahuwato Gorontalo

"48 (orang) diamankan, dan kemungkinan bertambah," jelasnya.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 160 jo Pasal 170 jo Pasal 187 KUHP.

Sebelumnya, dikutip dari TribunGorontalo.com, Kantor Bupati Pohuwato, Provinsi Gorontalo dibakar oleh para penambang yang menggelar aksi demonstrasi, Kamis (21/9/2023). 

Awalnya massa aksi melempari kantor bupati dengan kayu dan batu. 

Kaca jendela terdengar berdenting jatuh. Ratusan massa tak mau ambil pusing. 

Serangan terus dilancarkan. Mereka mengepung kantor yang berada di jantung Kota Marisa tersebut. 

Sementara pegawai, lari terbirit-birit. Sejak tahu massa mendekati kantor bupati, seluruh pegawai melarikan diri. 

Tidak diketahui di mana posisi Bupati Pohuwato, Saipul Mbuinga saat ini. 

Namun selama aksi, dirinya tak menampakan diri. 

Baca juga: Duduk Perkara Demo Ricuh Berujung Pembakaran Kantor Bupati Pahuwato di Gorontalo versi Polisi

Duduk Perkara

Desmont mengatakan awalnya sejumlah warga berdemo terkait masalah lahan tambang.

"Kalau awalnya mereka menuntut masalah ganti rugi masalah lahan tambang. Karena tanah mereka yang dikuasi perusahaan jadi mereka menuntut ganti rugi," kata Desmont saat dihubungi, Jumat (22/9/2023).

Desmont menyebut jika sudah ada komunikasi sebelumnya terkait ganti rugi atas lahan tambang itu. Namun, diduga penggantian tak merata sehingga terjadi aksi.

"Sudah ada pembicaraan sebelumnya dan sudah ada kesepakatan. Nah namun ada beberapa yang belum menerima dan belum puas. Nah itulah yang melakukan aksi," ungkapnya.