Soal Polemik di Pulau Rempang, NCW Menilai Jokowi Tidak Berpihak Kepada Rakyat
Hanifa kemudian menyinggung soal dua juta sertifikat tanah yang sempat diberikan Presiden Jokowi kepada rakyat.
Penulis: Rahmat Fajar Nugraha
Editor: Muhammad Zulfikar
Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Nasional Coruption Watch (NCW) Hanifa Sutrisna mengatakan, soal polemik sengketa tanah di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Presiden Jokowi dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
"Saya melihat Pak Jokowi kehilangan nalar dan psikologi rakyat bawahnya. Pak Jokowi biasanya selalu membela (Rakyat kecil)," kata Hanifa Sutrisna di kantor NCW, Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2023).
Baca juga: Pengamat Nilai Iklim Investasi di Indonesia Bakal Merugi Imbas Konflik Rempang
Hanifa kemudian menyinggung soal dua juta sertifikat tanah yang sempat diberikan Presiden Jokowi kepada rakyat.
"Kita katakan dengan adanya dua juta sertifikat tanah oleh Pak Jokowi sehingga rakyat yang tinggal di rumahnya selama puluhan tahun punya sertifikat," kata Hanifa.
Kemudian terkait polemik di Pulau Rempang kepedulian Presiden Jokowi terhadap rakyat kecil menurutnya menurun sangat dramatis.
"Nalar sosial dan kepedulian Pak Jokowi terhadap rakyat kecil menurut saya hilang di sini. Ini apakah memang Pak Jokowi atau pihak lain yang mendorong hal ini terjadi," kata Hanifa.
Baca juga: Bahlil Tuding Asing Terlibat dalam Aksi Penolakan Masif Warga Atas Investasi China di Pulau Rempang
"Banyak pemikir di lingkungan beliau yang mungkin informasi yang salah. Sehingga sensitivitas Pak Jokowi untuk periode kedua ini menurunnya sangat drastis," sambungnya.
Hanifa menegaskan Presiden Jokowi tidak berpihak terhadap rakyat terkait polemik tanah di Pulau Rempang
"Apakah Pak Jokowi milik rakyat, saya di sini Pak Jokowi masih milik rakyat. Tapi mohon maaf untuk Pulau Rempang, Pak Jokowi tidak memihak ke rakyat," tuturnya.
