Pasca Kartu Kuning Unesco untuk Kaldera Toba, DPR RI Harus Beri Perhatian
Anggota DPR RI harus memaksimalkan fungsi pengawasannya terhadap pengelolaan dan pengembangan kawasan Danau Toba.
Penulis: Johnson Simanjuntak
Editor: Erik S
Jika kita tidak segera melakukan pembenahan menyeluruh dalam kurun waktu dua tahun ke depan, tidak tertutup kemungkinan status Global Geopark terancam dicabut. Bila ini terjadi, tetapi kepercayaan dunia terhadap kita sebagai bangsa akan terkikis sebab kita bakal dinilai tidak konsisten dengan apa yang kita ajukan hingga Kaldera Toba mendapat pengakuan dan perhatian dunia.
Pada sisi lain, Danau Toba yang terbentuk karena letusan hebat Gunung Toba pada 74.000 tahun lalu, bukan hanya memiliki Keindahan alam yang mempesona tetapi juga menjadi kawasan penelitian bagi para ahli geologi dunia.
Karena itu Sanggam Hutapea juga mendorong Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) lebih berperan melakukan penelitian dan riset di kawasan itu.
Pengembangan Kawasan Danau Toba (KDT) yang telah mendapat sertifikat sebagai UNESCO Global Geopark (UGG) menjadi destinasi wisata dunia membutuhkan strategi dan kebijakan yang tepat supaya pembangunan pariwisata Danau Toba merata di kawasan Danau Toba.
Sanggam Hutapea berpandangan akan lebih baik jika pengelolaan dan pengembangan kawasan Danau Toba menjadi satu badan yang bekordinasi dengan kepala–kepala daerah di Kawasan Danau Toba dalam rangka membangun sarana dan infrastruktur yang merata dan badan itu bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
" Melalui badan yang bertanggungjawab langsung pada Presiden maka pengelola dan pengembangan kawasan Danau Toba tidak lagi diwarnai ego masing masing kepala daerah, Bukan seperti Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) yang ada saat ini hanya mengelola kawasan pariwisata terbatas saja, tandasnya.
Baca juga: Mengenal Danau Toba, Menjadi Kawah Terbesar di Dunia dan Ditetapkan Sebagai Global Geopark UNESCO
Salah satu saran Sanggam Hutapea untuk memicu percepatan pengelolaan dan pengembangan kawasan Danau Toba, yakni melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan perusahan besar untuk berkontribusi langsung ke kawasan Danau Toba melalui penyaluran corporate social responsibility (CSR).
"Dengan CSR dari BUMN BUMN ini akan banyak hal yang dapat ditangani langsung, khususnya neningkatkan kualitas sarana fasilitas umum, pendidikan dan pelestarian alam di sekitar kawasam Danau Toba. Kolaborasi lintas sektoral dengan seluruh elemen masyarakat sangat penting," tandas Sanggam Hutapea.
" Mempertahankan status Kaldera Toba di Unesco butuh kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak, " pungkas Sanggam Hutapea.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.