Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, hasil inspeksi dari tim investigasi tersebut bukan hanya untuk mengetahui penyebab insiden di PT ITSS.

Namun, juga dapat menjadi evaluasi dari perusahaan untuk lebih baik lagi dalam pengawasan dan pengendalian perihal penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

"Jadi Standard Operating Procedure (SOP) benar-benar dijalankan dengan benar, termasuk yang berkaitan dengan pekerjanya dan teknologi yang digunakan," ujar Febri.

Bagi Kemenperin, implementasi K3 sangat krusial untuk mencegah dan menekan angka kecelakaan kerja di sektor industri.

Febri mengatakan, pelaksanaan K3 harus menjadi prioritas bagi dunia usaha di Indonesia.

"Kami mengajak dan mendorong kepada sektor industri agar budaya K3 melekat pada setiap individu di perusahaan," tuturnya.

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemanker) turut menyuarakan hal serupa.

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemnaker, Haiyani Rumondang mengatakan, industri smelter termasuk industri dengan risiko bahaya tinggi.

Oleh karena itu, wajib menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang tinggi.

Tim Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tengah dan Pusat melakukan pengawasan, termasuk memberikan pembinaan penerapan norma ketenagakerjaan khususnya K3.

"Maka harus benar-benar dipastikan semua keadaan sesuai dengan persyaratan K3, terlebih pada industri smelter yang memiliki risiko bahaya tinggi," ujar Haiyani.

"Pembinaan terus dilakukan termasuk memastikan prosedur dan personel K3 yang memenuhi standar K3," lanjutnya.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta pemerintah menghentikan sementara (moratorium) semua operasional smelter perusahaan asal China di Indonesia.

Mulyanto meminta Pemerintah mengaudit semua smelter tersebut secara ketat karena sering terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban jiwa.

Audit harus dilakukan secara profesional, objektif, dan menyeluruh terhadap aspek keamanan dan keselamatan kerja.

Mulyanto tak ingin karena ada pertimbangan politik, pemerintah mengabaikan aspek keamanan dan keselamatan kerja di perusahaan-perusahaan itu.

"Sudah menjadi rahasia umum kalau sebagian besar alat kerja di smelter-smelter milik China diimpor dari China juga. Bahkan, sampai komponen terkecil seperti baut dan mur," kata Mulyanto.

Anggota dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, perlu juga diketahui kualitas barang yang selama ini dipakai untuk menunjang operasional smelter.

"Jangan-jangan barang dan suku cadang yang dipakai tidak memenuhi syarat yang ditentukan," ujarnya.

Mulyanto mengaku sangat prihatin kecelakaan kerja terjadi lagi di smelter perusahaan China. (Tribun Network/daz/ian/wly)