Terkait Kasus Pelecehan yang Menimpa Siswi SMP di Bogor, Bima Arya: Evaluasi Bagi Kita Semua
Wali Kota Bogor, Bima Arya mengaku kasus pelecehan seksual yang menimpa siswi SMP PGRI 5 Bogor menjadi evaluasi bagi pihaknya agar tak terjadi lagi.
Penulis: Linda Nur Dewi R
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
TRIBUNNEWS.COM – Kasus pelecehan seksual yang menimpa siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) PGRI 5 Kota Bogor, Jawa Barat kini mendapat sorotan dari berbagai pihak.
Tak terkecuali, Wali Kota Bogor, Bima Arya yang turut mengomentari kasus tersebut.
Kasus pelecehan dengan tersangka berinisial AS (16) ini dianggap mencoreng predikat Kota Layak Anak (KLA) di daerah yang ia pimpin itu.
Predikat itu diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
Terkait hal tersebut, Bima Arya menyebut kejadian serupa kerap terjadi di kota-kota lain.
"Setiap kota pasti ada persoalan seperti itu (pelecehan seksual). Saya mempelajari kasus ini terjadi di setiap kota diseluruh Indonesia," kata Bima Arya di Balai Kota Bogor, Kamis (11/1/2024), dikutip dari TribunnewsBogor.com.
Meski begitu, pihaknya akan berupaya agar kasus pelecehan yang terjadi di pedestrian depan kampus Vokasi IPB University Senin (8/1/2024) tersebut tak terjadi lagi.
Bima Arya juga menyebut kasus ini akan menjadi evaluasi bagi pihaknya.
"Tinggal bagaimana sistem bisa melakukan mitigasi, edukasi, seperti itu. Artinya bagi kita ini menjadi evaluasi bagi kita semuanya. Ini penting bagi kita cek lagi sistem yanh kita miliki," tegas Bima Arya.
Pihaknya menyebut sebaiknya kamera pengawas CCTV diperbanyak di ruang publik hingga cafe di Bogor.
Hal itu sebagai salah satu upaya pencegahan.
Baca juga: Kronologi Pria di Bogor Pamer Kelamin ke Siswi SMP, Korban Langsung Teriak hingga Menangis
Tak hanya itu, ia juga meminta sopir angkutan umum diberikan edukasi.
Sebab, pelecehan seksual ini juga kerap terjadi di angkutan umum.
Ia kemudian menegaskan agar korban mendapat pendampingan.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.