Tokoh Masyarakat Sumbar Ingatkan Pemilu Curang Bisa Buat Negara Kehilangan Arah
Masyarakat Malayu bersatu tidak mau dibohongi terus-menerus oleh pemerintahan yang berkhianat terhadap hak-hak suara rakyat
Penulis: Erik S
Editor: Eko Sutriyanto
Laporan wartawan Tribunnews.com, Erik Sinaga
TRIBUNNEWS.COM, PADANG - Majelis Pengurus Wilayah Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Sumatra Barat menggelar diskusi publik tentang Pemilu berintegritas melahirkan pemimpin yang berkualitas.
Diskusi tersebut dilaksanakan di Kota Padang, Kamis (10/1/2023). Diskusi itu sebagai rangkaian kegiatan diskusi Pemuda ICMI terkait hasil survei Pemuda ICMI yang dilaksanakan 17-27 Desember di Wilayah Sumatra berkaitan dengan Pemilu Curang dan ancaman disintegrasi.
Tokoh Sumatra Barat Dr. Irwandi Suling, MP Datuk Gadang, yang hadir sebagai peserta diskusi representase tokoh masyarakat adat dan dewan pembina Pemuda ICMI Sumatra Barat, menegaskan bahwa hasil survei harus menjadi catatan penting bagi para penyelenggara pemilu, pemerintah, TNI dan Polri serta ASN bersikap netral dalam pelaksanaan pemilu 2024 ini.
“Kita tidak menginginkan kondisi bangsa ini terus-menerus terpuruk lantaran dipimpin oleh seorang pemimpin yang lahir dari suatu proses pemilu yang curang dan tidak berintegritas,” kata dia.
Lebih lanjut Mantan Rektor Universitas Taman Siswa Padang ini menyatakan bahwa, masyarakat Malayu bersatu tidak mau dibohongi terus-menerus oleh pemerintahan yang berkhianat terhadap hak-hak suara rakyat.
Pemerintahan yang tidak peduli terhadap hak-hak masyarakat di daerah.
Baca juga: Polri Ajak Satpam Kolaborasi Dalam Pengamanan Pemilu
Sementara itu, Prof. Anthony Budiawan yang hadir sebagai narasumber menegaskan bahwa, Presiden yang lahir dari pemilu yang curang pada Pemilu 2024 ini bisa bernasib seperti presiden Thailand, Taksin Sinawa yang dikejar dan dipenjara akibat merekayasa pemilu untuk kemenangannya sebagai presiden Thailand.
Menurut Ishak Rofik, indikasi skenario kecurangan pemilu sangat terlihat saat ini dan ini sangat mengkhawatirkan jika praktik kecurangan ini melahirkan pemimpin yang tidak memiliki legitimasi, dan tidak mendapatkan kepercayaan dari rakyat.
Efek buruk dari pemilu curang adalah adanya praktik penyelenggaraan negara yang korup. Kemiskinan yang tercipta akibat perilaku korup dan kesalahan tata kelola sumber daya alam (pertambangan dan mineral), serta daerah - daerah strategis di seantero lapisan masyarakat akan sulit diperbaiki. Padahal ini berhubungan dengan pelanggaran amanat pasal 33 (3) UUD 1945.
“Pemilu curang bisa membuat negara kehilangan arah dan tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat adil dan makmur,” tegasnya.
Bawaslu: Pemilu Jujur Lahirkan Pemimpin yang Dipercaya Publik
Perwakilan dari Bawaslu Provinsi Riau Amirudin Sijaya mengatakan Pemilu 2024 harus berjalan tanpa kecurangan.
Pemilu yang jujur, menurut Amirudin, akan menghadirkan pemimpin yang dipercaya rakyat.