Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdi Ryanda Shakti

TRIBUNNEWS.COM, PAPUA - Kapten Philip Mark Mehrtens, Pilot Susi Air sudah hampir satu tahun masih disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Ada sejumlah kendala yang dialami oleh aparat untuk membebaskan sang pilot yang satu di antaranya adalah karena dijaga ketat oleh seorang pimpinan KKB bernama Egianus Kogoya. Meski saat ini Philip dalam kondisi baik-baik saja.

Baca juga: 20 Prajurit TNI Gugur dalam Konflik Senjata di Papua selama 2023, Penyaderaan Pilot Susi Air Disorot

“Pilot masih belum bisa kita selamatkan, karena posisi dijaga ketat Egianus Kogoya,” kata Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz, AKBP Bayu Suseno saat dihubungi, Kamis (25/1/2024).

Bayu mengatakan upaya komunikasi untuk membebaskan Kapten Philip terus dilakukan dengan mengedepankan Pejabat (Pj) Bupati Nduga Edison Gwijangge sebagai negosiator pembebasan.

Baca juga: Aparat TNI-Polri Tembak Mati 5 Anggota KKB di Intan Jaya Papua, Ini Identitasnya

“Pj Bupati Nduga yang intens (berkomunikasi). Melibatkan (Saatgas Damai Cartenz), Kami di belakang untuk penegakkan hukumnya. Karena Egianus Kogoya hanya percaya ke Pj Bupati karena ada hubungan keluarga,” ujarnya.

Namun demikian, Bayu mengungkap proses negosiasi juga tidak berjalan mulus. Karena, (Pj) Bupati Nduga Edison Gwijangge beberapa kali mendapatkan serangan dari KKB.

“Sudah sering (kendala). Hampir mati juga karena helicopter bupati ditembakkan KKB,” tuturnya.

Meski Begitu, Bayu tetap memastikan sampai saat ini terus menjaga agar tercipta jalan tengah. Dengan tidak membiarkan kehendak dari para KKB untuk memisahkan diri dari Indonesia (Papua Merdeka).

“Pembebasan itu bukan hanya tugas ODC, kami fokusnya ke pemberantasan KKB, hal ini sesuai rencana operasi. Pembebasan sandera ini tugas negara. Seluruh aparatur dan K/L mengemban tugas itu krn yg disandera kan WNA,” kata dia.

“Kami mengedepankan upaya soft approach terlebih dahulu yaitu melalui negosiasi dan lain-lain. Apabila upaya itu gagal, maka kami akan lakukan upaya hard approach. Namun harus benar -benar diperhitungkan dengan baik agar tidak jatuh korban dari Sandera maupun dari masyarakat sipil lainnya,” sambungnya.

Minta Tebusan Rp 5 Miliar

Sekadar informasi, Pilot Susi Air Captain Phillip Mark Mehrtens masih disandera KKB kelompok Egianus Kogoya sejak 7 Februari 2023 lalu hingga saat ini.

KKB pimpinan Egianus Kogoya ini diketahui sempat meminta tebusan uang sebanyak Rp 5 miliar sebagai syarat melepas pilot Philips.

Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan, permintaan tebusan uang itu akan disanggupi dengan proses negosiasi.

"Sebetulnya terkait hal itu Pemda (Papua) sedang menyiapkan pembayaran uang petugas sejak awal pada saat adanya tuntutan kelompok Egianus Kogoya," kata Benny, dikutip dari Kompas TV, Minggu (2/7/2023).

"Beberapa saat setelah penyanderaan muncul video pertama adanya tuntutan kepada pemerintah RI yaitu sejumlah uang, senjata, bahan makanan dan bahan medis," ucap Benny.

Menurut Benny, Pemerintah Provinsi Papua telah menyiapkan uang tebusan agar pilot Susi Air dapat dikembalikan dalam kondisi sehat.

"Waktu itu (permintaannya) sebesar Rp 5 miliar, nanti itu dalam proses negosiasi berapa yang akan bisa disanggupi. Namun sejak kita mencoba ruang komunikasi hingga saat ini KKB egianus tidak pernah membuka negosiasi dengan kami," kata Benny.

Baca juga: 3 KKB Intan Jaya Berhasil Ditembak Pasukan TNI Polri, Begini Kondisinya

Tanggapan Panglima TNI

Panglima TNI saat itu Laksamana Yudo Margono menilai tidak ada yang salah dari langkah pemerintah menyanggupi uang tebusan Rp 5 miliar untuk membebaskan pilot Susi Air Philips Mark Methrtens yang disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Yudo berpendapat, pemenuhan uang tebusan itu merupakan upaya kemanusiaan demi keselamatan nyawa Methrtens maupun masyarakat di sekitar.

"Yang jelas itu tadi untuk damai dan kemanusiaan, apalagi menyangkut nyawa manusia, baik pilot maupun masyarakat setempat, artinya tidak ada apapun yang seharga itu," kata Yudo di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (4/7/2023).

Oleh karena itu, Yudo menyebut bahwa pemerintah bakal memenuhi permintaan tersebut demi keselamatan semua pihak.

Ia pun berpendapat, langkah pemerintah menuruti permintaan kelompok kriminal tidak akan menjadi preseden buruk karena pemerintah lebih mengutamakan kemanusiaan.

"Kemanusiaan kan enggak ada harganya, enggak bisa dihargai seberapa pun, apabila ini menyangkut keselamatan nyawa manusia," ujar Yudo.