TRIBUNNEWS.COM - Video yang memperlihatkan keributan warga dengan Sekolah Petra Surabaya, Jawa Timur, viral di media sosial.

Belakangan diketahui, konflik warga vs Sekolah Petra dilatarbelakangi uang kemanan bulanan.

Sudah sejak Januari 2024, Sekolah Petra tidak membayar iuran sebesar Rp 32 juta.

Hal ini membuat warga geram dan menutup akses jalan menuju Sekolah Petra.

Bagaimana duduk permasalahan tersebut?

Kata perwakilan warga

Seorang perwakilan warga RW 04, RW 05 dan RW 07 Kelurahan Manyar Sabrangan, Surabaya, membeberkan, persamalahan warga dengan Sekolah Petra bermula dari kenaikan iuran kemanan untuk satpam.

Perwakilan tersebut mengatakan, selama ini ada empat pihak yang ditarik iuran.

Tiga pihak dari warga setempat dari RW 04, RW 05, dan RW 07.

Sementara satu pihak lainnya adalah Sekolah Petra.

"Empat (pihak) ini memasukkan uang ke bendahara kemanan untuk membiayai satpam di sini," katanya, dikutip dari kanal YouTube Armuji, Jumat (2/7/2024).

Keempat pihak menyetorkan uang Rp 32 juta sehingga totalnya Rp 128 juta.

Dari sisi warga, iuran Rp 32 juta itu dibagi lagi ke 1.200 Kepala Keluarga (KK).

Setiap KK membayar berbeda disesuaikan luas bangunan rumah.

Rata-rata per KK dikenai iuran antara Rp 120 ribu hingga Rp 350 ribu per bulan.

Hasil patungan kemudian digunakan untuk mengaji satpam berjumlah 40 orang di kawasan tersebut.

Mekanisme patungan iuran kemanan diketahui sudah berlangsung lama.

Perwakilan warga melanjutkan, permasalahan mulai muncul saat warga hendak menaikkan iuran kemanan pada Januari 2024.

"Kami menganggap sekian tahun tidak naik. Karena satpam gaji di bawah UMR. Gaji satpam awalnya Rp 2,5 juta menjadi Rp 3 juta."

"Setelah dinaikkan, Petra tidak setuju," urai perwakilan warga.

Adapun alasan Sekolah Petra dikenai iuran karena sekolah tersebut menggunakan akses jalan di tiga RW di Kelurahan Manyar Sabrangan, Surabaya, Jawa Timur.

Perwakilan RW melaporkan, lebih dari 1.000 kendaraan melewati akses jalan saat waktu masuk dan pulang sekolah siswa.

Sehingga warga merasa terganggu dengan aktivitas Sekolah Petra berujung penutupan akses jalan.

"Pasti macet di sini. Dan sudah mengalami begini bertahun-tahun. Puncaknya bulan Januari, Petra tidak mau bayar," kata perwakilan warga.

Atas permasalahan ini, Petra disarankan untuk membuat akses jalan yang tidak melewati kompleks perumahan warga.

Petra bisa membeli atau membebaskan tanah milik warga untuk dibangun akses jalan.

"Monggo Petra membuat akses jalan di belakang (sendiri)," kata dia.

Baca juga: Viral, Pria Mabuk Mengamuk Tantang Warga Berkelahi Sambil Ngaku Anggota BIN

Alasan keberatan pihak Petra

Perwakilan Sekolah Petra dalam kesempatannya mengungkap alasan tidak ingin membayar iuran kemanan.

Ia menegaskan, akses jalan yang dipermasalahan adalah fasilitas umum untuk digunakan bersama.

Hal tersebut berdasarkan hasil mediasi yang diinisiasi oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

Mediasi diikuti pihak Sekolah Petra dan perwakilan warga kala itu.

"Ini jalan bersama di mana pengelolaannya diserahkan di Dishub. Dan Dishub sudah membuat rekayasa jalan."

"Mari kesepakatan ini kita kawal bersama agar tidak terjadi kemacetan," katanya.

Alasan lainnya, pihak Sekolah Petra merasa iuran sebesar Rp 32 itu memberatkan.

Sekolah menuding warga tidak bisa menghitung estimasi iuran.

Sehingga Sekolah Petra menghitung sendiri dengan melibatkan pihak ketiga dari supervisor kemanan.

"Kami menawarkan Rp25 juta per bulan karena sudah menghitung sendiri," urai Wakil Sekolah Petra.

"Kami tidak percaya dengan bapak-ibu ini, karena perhitungan dan pertanggungjawabnya tidak jelas," tambahnya.

Solusi Armudji

Wakil Wali Kota Surabaya, Armudji dalam pertemuan warga dengan Sekolah Petra memberikan solusinya.

Ia meminta Sekolah Petra untuk membayar iuran sebesar R p32 juta yang sudah berjalan selama satu tahun.

"Kalau ini memang jalan umum, meskipun jalan umum masih ada RT dan RW yang harus berkomunikasi dengan Sekolah Petra."

"Misalnya uang iuran Rp 32 juta ada kecocokan ya ndak papa dibayar. Kalau ada kenaikan bayar besaran lama yang Rp 32 juta saja," katanya.

Baca juga: Polda Metro Depok Usut Video Viral Influencer Parenting Diduga Aniaya Balita di Daycare

Armudji kemudian menyarankan agar pihak RW memberikan laporan keuangan yang transparan.

"Ini hanya masalah kecocokan iuran," katanya.

Pada akhir video, mediasi yang dilakukan Armudji berujung buntu.

Dirinya tidak bisa menyatukan pandangan antara warga dengan pihak Sekolah Petra.

"Kita mediasi tidak ada kecocokan ya kita lepas (permasalahan ini). Kalau mau menang-menangan tidak boleh. Warga mau jalan sendiri, sekolah mau jalan sendiri, silakan," tandas Armudji.

(Tribunnews.com/Endra)