Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Komnas HAM Dorong Polisi Tangani Kasus Masyarakat Adat di Sihaporas lewat Restoratif Justice

Komnas HAM RI mendorong kepolisian menangani kasus terkait masyarakat adat di Sihaporas secara keadilan restoratif atau restoratif justice.

Penulis: Gita Irawan
Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in Komnas HAM Dorong Polisi Tangani Kasus Masyarakat Adat di Sihaporas lewat Restoratif Justice
Tribunnews.com/Gita Irawan
Komisioner Mediasi Komnas HAM RI Prabianto Mukti Wibowo saat konferensi pers di kantor Komnas HAM RI Jakarta Pusat pada Rabu (18/9/2024). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komnas HAM RI mendorong kepolisian menangani kasus terkait masyarakat adat di Sihaporas secara keadilan restoratif atau restoratif justice.

Kasus tersebut terkait penangkapan 5 warga masyarakat adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita di Sihaporas Simalungun Sumatera Utara pada 22 Juli 2024 dini hari lalu.

Kini empat di antaranya telah ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian.

Komisioner Mediasi Komnas HAM RI Prabianto Mukti Wibowo menjelaskan tim Komnas HAM telah melakukan tinjauan lapangan langsung terkait kasus tersebut dan mendalami dua permasalahan.

Permasalahan pertama, kata dia, penanganan pihak kepolisian atas lima orang yang ditangkap.

Kedua, lanjut dia, untuk mendalami klaim masyarakat adat tersebut dengan wilayah adat.

BERITA REKOMENDASI

Dari dua permasalahan itu, kata dia, tim Komnas HAM telah melakukan serangkaian pertemuan langsung dengan kelompok Lamtoras atau warga Sihaporas yang menuntut adanya wilayah adat.

Tim Komnas HAM, kata dia, juga berdialog dan menemui beberapa organisasi pendamping di antaranya AMAN Tano Batak.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga telah berdialog dengan pihak perusahaan PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang berkonflik dengan masyarakat adat tersebut.

Ia mengatakan, dari proses tersebut pihaknya mendapatkan penjelasan terkait kronologi kasus tersebut dari kepolisian.

Selain itu, kata dia, kepolisian juga telah menjelaskan tindakan kepolisian yang dilakukan dalam rangka melakukan penangkapan terhadap para terlapor dari kasus dugaan penganiayaan antara masyarakat adat dengan petugas atau pegawai sub kontrak dari PT TPL.

Hal itu disampaikannya saat konferensi pers di kantor Komnas HAM RI Jakarta Pusat pada Rabu (18/9/2024).

"Dalam pertemuan dengan pihak kepolisian tentunya Komnas HAM terus mendorong upaya restoratif justice dan tentunya kami ingin memastikan bahwa tindak kepolisian telah dilakukan secara profesional. Dalam artian mulai dari penyidikan, pemberkasan, sampai ke penuntutan di Kejaksaan," kata dia.

Halaman
1234
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas