TRIBUNNEWS.COM - Aksi turun ke jalan untuk tolak revisi UU Pilkada di Yogyakarta tak hanya dihadiri oleh mahasiswa saja.

Dosen dari sejumlah universitas, budayawan Butet Kertaredjasa hingga Alam Ganjar pun ikut turun dalam aksi tolak revisi UU Pilkada, Kamis (22/8/2024).

Butet yang hadir di gerakan "Jogja Memanggil" mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersatu melawan ketidakadilan.

“Situasi negara kita saat ini sudah darurat. Konstitusi kita telah dirusak, dan ini adalah ancaman serius bagi kehidupan bersama,” tegasnya, dikutip dari TribunJogja.com.

Butet juga melontarkan kritik tajam terhadap langkah DPR RI yang menggelar rapat mendadak.

Hal tersebut dinilai sebagai sebuah skenario jahat untuk menggagalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau MK, ya sudah kita manut keputusanya, dan yang bisa mengubah keputusan MK siapa, ya MK sendiri bukan Baleg yang boneka itu."

"Itu 100 persen boneka. Mosok kita dikibulin mau," ujarnya.

Kepada Kompas.com, Butet mengatakan bahwa ia turun ke jalan bukan karena rasa kebencian terhadap seseorang.

Ia turun ke jalan bersama sejumlah seniman untuk menyelamatkan bangsa dan negara.

"Untuk mengembalikan negara. Ini bukan kebencian, tetapi untuk menyelamatkan bangsa yang bertugas seluruh rakyat apa pun profesinya," ujarnya.

Baca juga: Budayawan Butet Kertaredjasa Ikut Aksi Jogja Memanggil, Sebut Situasi Negara Sudah Darurat

Ia juga menyebut bahwa putusan MK tak terbantahkan.

"Minimal kita harus percaya MK tidak terbantahkan, apa yang diputuskan tidak terbantahkan," pungkasnya.

Alam Ganjar Turun ke Jalan

Putra Ganjar Pranowo, Alam Ganjar turut menjadi peserta aksi Jogja Memanggil.

Alam menyatakan kehadirannya atas kemauan pribadi dan bukan permintaan dari orang tua.

"Oh ya inisiatif. Mungkin yang membedakan ya saya dengan pihak sana, ya saya tidak disuruh-suruhlah sama orang tuanya," bebernya.

Menurutnya, revisi UU Pilkada justru menodai putusan MK yang bersifat final.

"Jadi hal itu kami rasa sudah sepatutnya kami bela bahwa konstitusi harus ditegakkan dan hukum juga harus menjadi dasar-dasar, dasar bagaimana kita bisa bergerak dalam negara ini," ujar mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) ini kepada Kompas.com.

Dosen Fisipol dan Hukum UGM Ikut Turun ke Jalan

Selain mahasiswa dan budayawan, puluhan dosen dari Fakultas Hukum dan Fisipol UGM juga ikut turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi bersama mahasiswa dan masyarakat, Kamit (22/8/2024).

Salah satu dosen yang ikut turun ke lapangan yakni Herlambang Wiratraman, Dosen Fakultas Hukum UGM.

"Ini pertama kan masyarakat sudah muak, publik seakan dibodohi terus-menerus. Tentu aksi ini bagian upaya mendorong perubahan yang hari ini, nggak bisa dibiarkan lagi," katanya, saat ditemui di lokasi unjuk rasa.

Mengutip TribunJogja.com, para dosen UGM tersebut merasa terpanggil untuk turun ke jalan menyampaikan aspirasi bersama mahasiswa.

Bahkan menurut Herlambang, fakultas hukum UGM hari ini diliburkan hanya untuk memperjuangkan demokrasi pada hari ini

Ia juga mengatakan bahwa sikap Baleg DPR RI seolah mengganjal putusan MK terkait ambang batas Pilkada 2024.

"Saya kira nggak relevan politik dinasti dan mengencangkan kartel politik. Oleh karenanya, harusnya putusan MK yang dipakai," ujarnya.

Baca juga: Aksi Kawal Putusan MK di Jogja, Ini Tanggapan Sri Sultan HB X, Alam Ganjar dan Butet Kartaredjasa

Dia juga tidak merasa berkecil hati atas penundaan rapat paripurna DPR yang pada hari ini dijadwalkan membahas pengesahan RUU Pilkada.

"Rakyat sudah biasa dibohongi, Saya kira kami nggak akan diam dengan penundaan itu. Mudah-mudahan kita setia dengan perjuangan," ungkapnya.

"Sekarang ada 20 lebih dosen Fisipol dan Hukum UGM. Ini bagian pernyataan sikap dosen UGM maka kuliah diliburkan," pungkasnya.

Ratusan Dosen UII Ikut Bergabung

Tak hanya dari UGM saja, ratusan akademisi dari Universitas Islam Indonesia (UII) juga ikut bergabung dalam aksi ini.

Bahkan, rektor UII, Fathul Wahid juga ikut turun ke jalan.

"Meskipun kami tidak dapat memberikan angka pasti, jelas bahwa lebih dari seratus dosen kami hadir. Ini adalah bagian dari program pengembangan kepemimpinan kami untuk dosen baru." ujar Fathul Wahid, dikutip dari TribunJogja.com.

Ia menuturkan, aksi yang dilakukan di Yogyakarta, Kamis (22/8/2024), adalah sebuah pesan kepada mereka yang berkuasa.

"Aksi kolektif ini menyoroti kesadaran kolektif dan kekhawatiran bersama. Ini adalah pesan yang jelas dari Yogyakarta kepada mereka yang berkuasa," kata Fathul.

Ia juga prihatin terhadap tindakan pemerintah yang dianggap berlebihan dan menyatakan negara telah melampaui wewenangnya.

"Kami berharap ini akan memicu perubahan. Indonesia layak mendapatkan masa depan yang lebih baik," tambahnya.

Fathul mengkritik kondisi demokrasi Indonesia saat ini, dengan menyatakan bahwa hal tersebut telah menjadi terlalu prosedural dan kurang substansial.

"Meskipun tidak ada hukum yang dilanggar, terdapat manipulasi sistem yang halus. Demokrasi telah menjadi retorika belaka," jelasnya.

Ia menuturkan, maraknya dinasti polisi di Indonesia merupakan gejala  dari sistem yang rusak.

"Indonesia milik semua orang. Lanskap politik kita harus sehat dan inklusif, bukan didominasi oleh beberapa keluarga." pungkasnya.

Baca juga: Demo ke MK, Akademisi UGM: Bukan Wakili Ahok atau Anies, Tapi Demi Masa Depan Demokrasi

Aksi Demo Berjalan Damai

Aksi 'Jogja Memanggil' ini berakhir pada Kamis sore.

Dari pengamatan TribunJogja.com di lokasi, massa mulai membubarkan diri sekira pukul 15.20 WIB.

Tak ada gesekan yang memicu tindakan anarkis antara peserta aksi dan aparat kepolisian yang berjaga.

"Semua berjalan dengan lancar tidak ada kendala yang berarti, tidak ada hal-hal anarkis yang bisa merugikan," kata Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Aditya Surya Dharma.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJogja.com dengan judul Ratusan Dosen UII Turun ke Jalan, Ikut Aksi Protes Jogja Memanggil

(Tribunnews.com, Muhammad Renald Shiftanto)(TribunJogja.com, Hanif Suryo/Miftahul Huda/R Hanif Suryo Nugroho)(Kompas.com, Wisang Seto Pangaribowo)