Dari sini tim harus berjalan menembus belukar selama kurang lebih hampir 2 jam lebih untuk tiba di puncak gunung. 

Harris Fadhly pemimpin tim kerja mengatakan, kunjungan kerja lapangan ini untuk melakukan verifikasi lapangan terhadap Rencana Aksi (Renaksi) yang berkaitan dengan relokasi perumahan bagi 500 kepala keluarga dan rencana trase jalan akses perbatasan di Gunung Kanji.

Menurutnya, data yang diambil pada kunjungan lapangan kali ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri selaku (Mendagri) Tito Karnavian selalu Kepala BNPP.
 
Mendagri mengarahkan percepatan pengembangan kawasan Simantipal atas pembangunan infrastruktur permukiman dan percepatan akses jalan perbatasan negara untuk membuka keterisolasian. 

Nantinya, rencana akses jalan dari Gunung Kanji, Desa Labang yang bersisian dengan Sungai Pansiangan, akan menjadi jalan Utama di perbatasan negara yang menghubungkan wilayah Pos Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) yang dijaga personel TNI. 

Dari pos ini akan diproyeksikan jalan menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Labang yang nantinya juga tersambung dengan Simantipal.

Dengan terbuka jalan, sambungnya, diharapkan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap pengembangan ekonomi masyarakat Simantipal dan desa-desa lainnya yang selama ini terisolir dan hanya terhubung melalui akses sungai.

Harris kembali menjelaskan, Kecamatan Lumbis Pansiangan memiliki 7 dari total 13 desa yang beririsan dengan segmen Simantipal.

Secara keseluruhan ke-13 desa di Kecamatan Lumbis Pansiangan tersebut yakni, Bokok, Bulu Laun Hilir, Kuyo, Labang, Langgason. Lagas, Nantukidan, Tantalujuk, Ngawaol, Panas, Sumantipal, Sumentobol dan Tembalang Hulu.

Untuk diketahui, wilayah Simantipal di Kecamatan Lumbis Pansiangan seluas kurang lebih 5.700 hektare sebelumnya berstatus Outstanding Boundary Problem (OBP) atau wilayah sengketa Indonesia dengan Malaysia. 

Simantipal resmi menjadi bagian NKRI, pada pertemuan ke-43 JMI/JIM RI- Malaysia di Kuala Lumpur, yang menyepakati penandatangan Memorandum Of Understanding (MoU) RI - Malaysia No.22 dan peta lampiran no.32 yang memuat penyelesaian OBP Simantipal. 

Dalam kunjungan lapangan di Desa Labang, Asdep PRKP BNPP turut dibantu dan didampingi personel Satgas Pamtas dari Yon Armed 11 Kostrad, pejabat PLBN Labang, Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kaltara,Bappedalitbang dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan.

Selain itu, turut mendampingi Camat di Lumbis Pansiangan dan masyarakat adat yang menjadi penunjuk jalan.