"Bagi saya, putusan BPASN adalah putusan yang wajib dilaksanakan, karena BPASN adalah lembaga yg dibentuk oleh negara untuk mengawal, agar sistem tata kelola pemerintahan berjalan sesuai aturan. BPASN beranggotakan Ahli/pakar dibidang managemen kepegawaian baik dari BKN, MENPAN-RB, LAN, Akademisi, dan lainya"ujarnya.

Dia menambahkan dengan begitu putusan BPASN adalah inkrah, putusan yang sudah benar dan memiliki kekuatan hukum tetap ditambah lagi rekomendasi dari Ombudsman yang wajib harus  dilaksanakan.

" Putusan mengaktifkan kembali dengan mempertimbangkan banyak hal, Ombudsman sudah menyampaikan jika rekomendasi tidak segera dilaksanakan, akan segera bersurat ke presiden dan DPR, dan bisa berdampak pada anggaran dana transfer ke daerah, dan pemerintah daerah ada karena UU 23, yang tugasnya untuk melaksanakan mandat pemerintah pusat," tandasnya. ( Tribunjogja.com )

Penulis: Nanda Sagita Ginting

Artikel ini telah tayang di TribunJogja.com dengan judul Bupati Gunungkidul Angkat Bicara Diaktifkannya Kembali 2 ASN yang Dipecat karena Selingkuh