TRIBUNNEWS.COM, BANGKA- Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung dibuat gusar beredarnya isu pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan gaji.

Pemotongan TPP dan gaji ini disebut-sebut diperuntukkan untuk Pilkada ulang di Kota Pangkalpinang.

 Namun, itu tersebut dibantah Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, Budi Utama.

Baca juga: PPPK Nakes Tangsel Soroti Ketimpangan Tambahan Penghasilan Pegawai

Budi memastikan bahwa tidak akan ada pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PNS maupun honorer.

"Saya tegaskan bahwa isu mengenai pemotongan TPP ASN dan gaji honorer itu tidak benar. Saya maupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak pernah menyatakan hal tersebut," ujar Budi saat ditemui Bangkapos.com, Senin (2/12/2024).

Budi menambahkan, banyak pesan yang masuk melalui WhatsApp-nya terkait kabar ini. Menurutnya, informasi ini muncul seiring dengan pembicaraan mengenai defisit anggaran yang dialami Kota Pangkalpinang.

Namun, ia menegaskan bahwa kesejahteraan pegawai tetap menjadi prioritas utama pemerintah.

"Kalau kita potong TPP atau gaji honorer, bagaimana kesejahteraan pegawai kita? Ini berdampak pada daya beli mereka. Sampai Desember ini, kami akan melakukan penghematan belanja yang tidak mendesak, dan berharap ada sisa lebih (Silpa) untuk membantu mengurangi defisit di tahun depan," jelas Budi.

Budi juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan menandatangani kebijakan apapun yang memuat pemotongan TPP atau gaji honorer. Menurutnya, efisiensi belanja bisa dilakukan tanpa mengorbankan hak pegawai.

"Kalau sampai ada kebijakan pemotongan, saya pastikan tidak akan saya tandatangani. Kegiatan kita tidak hilang, tapi kita kurangi sesuai kebutuhan. Kami akan tagging kegiatan prioritas untuk tahun 2025 nanti," tegasnya.

Baca juga: Kronologis Suami di Pangkalpinang Bunuh Istri dan Anak: Pelaku Main Judi Online dan Tenggak Racun 

Terkait pelaksanaan Pilkada ulang di Pangkalpinang, Budi menyebutkan bahwa hingga kini belum ada pembahasan lebih lanjut dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Menurutnya, isu pemotongan TPP dan gaji honorer untuk menambah anggaran Pilkada ulang terlalu jauh dari kenyataan.

"Pembahasan soal anggaran, apalagi sampai menyentuh hak pegawai, belum ada sama sekali kearah sana," ujarnya.

Budi berharap agar masyarakat, khususnya ASN dan honorer, tidak terpengaruh oleh isu yang tidak benar ini. Ia mengingatkan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga kesejahteraan pegawai di tengah tantangan anggaran yang ada.

"Kesejahteraan pegawai adalah hal yang harus kita pertahankan. Kalau ada penghematan, itu dilakukan dengan cara yang tidak memberatkan siapapun, terutama ASN dan honorer," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, pada Pilkada 2024 yang dilaksanakan di Kota Pangkalpinang 27 November 2024 kemarin dimenangkan oleh kotak kosong, sehingga Kota Pangkalpinang dijadwalkan akan melaksanakan Pilkada ulang pada tahun 2025 nanti.

Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat

Budi menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut terkait pelaksanaan Pilkada ulang di Kota Pangkalpinang.

Budi menyebutkan bahwa pembahasan soal anggaran juga masih terlalu dini, mengingat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) belum mengeluarkan pengumuman resmi terkait hasil Pilkada yang digelar pada 27 November 2024.

"Pembicaraan terkait Pilkada ulang belum ada sama sekali. Untuk soal anggaran, itu juga belum kita bicarakan. Kita masih menunggu arahan dari pusat. Jadi, saya rasa ini masih terlalu jauh untuk dibahas," ujar Budi kepada Bangkapos.com, Senin (2/12/2024).

Baca juga: Suami Pelaku Pembunuhan di Pangkalpinang Ditangkap, Kabur dari Rumah usai Tikam Istri dan Anak

Budi mengakui bahwa jika Pilkada ulang harus dilaksanakan, anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang tidak akan mampu menutupi kebutuhan tersebut. 

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pangkalpinang berencana mengajukan permohonan bantuan anggaran kepada pemerintah pusat melalui Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan perwakilan DPR RI.

"Kemarin, pihak KPU RI sudah datang kesini untuk meninjau langsung Pilkada disini. Insya Allah, kami dari Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka akan mengajukan bantuan anggaran melalui pusat, karena APBD Kota Pangkalpinang memang tidak memungkinkan. Apalagi saat ini kita menghadapi defisit anggaran," jelasnya.

Menurut Budi, pihaknya akan mengutamakan koordinasi dengan pemerintah pusat agar mendapatkan dukungan anggaran. Hal ini penting mengingat pelaksanaan Pilkada ulang membutuhkan persiapan dan alokasi dana yang signifikan.

"Kami akan urut dan rinci kebutuhan anggaran dengan teliti. Semua akan menunggu amanah dari pusat terkait pelaksanaan Pilkada ulang ini. Selain itu, kami juga akan meminta bantuan dari gubernur dan anggota DPR RI untuk mendorong bantuan keuangan dari pusat," tambahnya.

Budi menekankan bahwa Pemerintah Kota Pangkalpinang akan tetap menunggu pengumuman resmi dari KPU dan Bawaslu terkait hasil Pilkada yang dilaksanakan pada 27 November kemarin. Hingga saat ini, pihaknya belum menerima informasi lebih lanjut mengenai mekanisme dan waktu pelaksanaan Pilkada ulang.

"Kita tahu Pilkada kemarin dimenangkan oleh kotak kosong, jadi kemungkinan besar Pilkada ulang akan dilaksanakan. Namun, sebelum ada keputusan resmi dari KPU, kita tidak bisa bergerak lebih jauh," tuturnya.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)

Artikel ini telah tayang di BangkaPos.com dengan judul Heboh Isu TPP PNS dan Gaji Honorer di Pangkalpinang Akan Dipotong untuk Pilkada Ulang, Benarkah?