Bobby lagi-lagi menegaskan, bukan melarang mobil berpelat BL melintas.

Tapi kendaraan perusahaan yang selama ini beroperasi di wilayah Sumut.

"Kalau melintas, silakan. Tapi kalau perusahaan berdomisili di Sumut, pelatnya harus BK atau BB," jelas Bobby.

Bobby menunjukkan video kepala daerah lain seperti dari Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Riau yang menerapkan kebijakan serupa.

Ia menekankan bahwa kebijakan ini lazim dan bertujuan memperkuat PAD untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik.

"Kebijakan ini tidak ditujukan untuk membebani rakyat, melainkan untuk memastikan hasil bumi dari tanah kita benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi Sumatera Utara," tulis Bobby di Instagram.

Dalam acara peluncuran Universal Health Coverage (UHC) Prioritas Program Berobat Gratis Sumut Berkah, Gubernur Bobby memerintahkan kepala daerah untuk mendata perusahaan yang kendaraan operasionalnya menggunakan pelat luar Sumut.

Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur membutuhkan dana besar dan kebijakan ini adalah langkah strategis untuk mempertahankan keuangan daerah.

"Kita tidak menaikkan pajak, ini pajak yang normal. Perusahaan yang beroperasi dan angkutan operasionalnya harus Pelat BK atau BB," tegas Bobby.

Kebijakan ini memunculkan kekhawatiran akan potensi ketegangan antarwilayah, terutama antara Sumut dan Aceh.

Beberapa anggota DPRD Aceh menilai tindakan Bobby memperkeruh keharmonisan masyarakat.

Namun, Bobby menegaskan tidak ada sentimen terhadap wilayah tertentu dan kebijakan ini berlaku umum.

Kontroversi pelat nomor BL mencerminkan kompleksitas hubungan antarwilayah dalam konteks otonomi daerah dan pengelolaan PAD. Di satu sisi, kebijakan Bobby Nasution menunjukkan upaya memperkuat keuangan daerah.

Di sisi lain, respons dari Aceh dan kritik politik menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam implementasi kebijakan lintas wilayah.

Dialog konstruktif dan regulasi yang jelas menjadi kunci untuk menghindari konflik dan memperkuat sinergi antarprovinsi.