Sudewo Hadiri Rapat Pansus Hak Angket, Massa Pro Bupati Pati Diduga Aniaya Koordinator AMPB

TRIBUNNEWS.COM - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati mengundang Bupati Pati, Sudewo untuk hadir dalam rapat pada Kamis (2/10/2025).

Sudewo memenuhi undangan tersebut dan menjelaskan sejumlah kebijakan kontroversialnya seperti kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) sebesar 250 persen.

Kemudian dugaan pelanggaran dalam mutasi dan promosi ASN.

Rapat ini merupakan bagian dari proses pemakzulan Sudewo yang digulirkan DPRD Pati.

Rapat berlangsung di gedung DPRD Pati sejak pukul 10.00 WIB–13.00 WIB.

Hak angket adalah hak DPR atau DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pansus Hak Angket DPRD Pati terhadap Bupati Sudewo  dibentuk pada Rabu (13/8/2025) setelah ratusan warga Pati menggelar demonstrasi besar-besaran menuntut pemakzulan Sudewo.

Aksi tersebut diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang sejak awal menolak kenaikan PBB-P2.

Dihadapan Pansus Hak Angket, Sudewo menyatakan kenaikan PBB dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan memperkuat kemandirian fiskal.

Namun, sejumlah kepala desa yang diundang mengaku tak dilibatkan dalam penyusunan Perbup kenaikan PBB.

Saat beralangsung rapat hak angket, kericuhan terjadi di luar gedung DPRD Pati.

Baca juga: Dua Pentolan Aksi Demo di Pati Saling Lapor, Supriyono Laporkan Yayak Gundul karena Merasa Difitnah

Awalnya, koordinator AMPB, Supriyono alias Botok dan rekannya, Teguh Istiyanto hendak masuk ke Gedung DPRD Pati sekitar pukul 09.40 WIB.

Mereka dicegat massa pendukung Sudewo hingga diseret, dipukuli, dan diinjak-injak.

Supriyono dapat menghindari amukan massa pro Sudewo dengan cara memanjat pintu gerbang halaman DPRD Pati.

Sedangkan Teguh terjatuh dan sempat dipukuli massa.