Sehingga petani khawatir lahan sawah produktif itu tidak bisa lagi digarap oleh petani untuk menanam padi. 

Sebab, tanah lumpur sangat tebal menumpuk melekat di atas tanah sawah.

"Warga kami disini rata-rata berprofesi sebagai petani bercocok tanam di sawah. 

Jika kami tidak bisa menggarap lagi sawah, otomatis petani hilang pekerjaan," jelas Muhammad Isa.

Baca juga: Banjir Sumatera dan Kejujuran Negara Membaca Kenyataan

Dikatakan, petani disini sangat mengharapkan kepada pemerintah, agar lahan pertanian itu segera dibersihkan lumpur. 

Menurutnya, di masa tanggap darurat itu seharusnya areal persawahan menjadi perhatian untuk melakukan pembersihan. Sehingga petani tidak lama harus menunggu untuk bisa menggarap sawah.

"Masa tanggap darurat ini memang masih banyak batuan mengalir untuk kami. 

Tapi, bagaimana ketika bantuan tidak ada lagi, sehingga masyarakat butuh makan dan minum. Sementara lahan pertanian masih rusak," jelasnya.

Lahan pertanian rusak capai 734 hektare

Berdasarkan dana diperoleh Serambinews.com, dari Badan Penanggulangan Bencana atau BPBD Pidie Jaya, bahwa kerusakan lahan pertanian di Pidie Jaya mencapai 734 hektare.

Lalu, Bandar Baru 93 hektare, Trienggadeng 10 hektare, Meureudue 27 hektare, Meurah Dua 279 hektare, Ulim 13 hektare, Jangka Buya 160 hektare dan Bandar Dua 152 hektare. 

54 Ribu Warga Bireun Mengungsi

Hingga Minggu (14/12/2025), tercatat lebih dari 54 ribu jiwa dari dari 17 kecamatan di Kabupaten Bireuen masih bertahan di posko pengungsian.

Banjir besar yang disertai arus deras menghancurkan ribuan rumah warga.

Banyak rumah hilang, rusak berat, tertimbun lumpur, bahkan sebagian masih tergenang udara.