Ringkasan Berita:

• Pernyataan Hasto Kristiyanto menegaskan posisi ideologis PDI Perjuangan bahwa bendera sah di NKRI hanya Merah Putih. 
• Namun, ia juga mengingatkan agar polemik pengibaran bendera GAM tidak dijadikan panggung politik, melainkan momentum memperkuat persatuan dan gotong royong. 
• PDI Perjuangan mendesak pemerintah segera turun tangan mempercepat rehabilitasi fasilitas vital dan pemulihan pasca-bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengibaran Bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh sedang menjadi perdebatan. Bendera dengan simbol bulan bintang itu dikibarkan di tengah upaya recovery di Aceh pasca bencana banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025. 

Polemik bendera GAM di Aceh muncul karena pengibaran simbol bulan bintang dianggap melanggar hukum dan mencederai komitmen perdamaian.

Bendera GAM adalah identitas kelompok separatis yang berjuang memisahkan Aceh dari Indonesia pada masa konflik bersenjata. Setelah penandatanganan Perjanjian Helsinki 2005, penggunaan bendera GAM di ruang publik menjadi isu sensitif karena terkait kedaulatan NKRI.

TNI–Polri membubarkan massa yang konvoi sambil membawa bendera GAM di Lhokseumawe, Aceh, pada 25–26 Desember 2025. Dalam insiden itu, aparat menemukan senjata api dan senjata tajam dari salah satu peserta aksi.

Baca juga: Bendera GAM Berkibar di Aceh, IPR: Harusnya Tidak Boleh Dinormalisasi, Ada Intervensi Asing

Tanggapan Sekjen Hasto soal Polemik Bendera GAM 

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto memberikan tanggapan tegas terkait insiden pengibaran bendera GAM di Aceh baru-baru ini.

Hasto pun mengingatkan semua pihak agar tidak menarik peristiwa tersebut ke ranah politik kekuasaan, melainkan melihatnya sebagai sinyal urgensi percepatan bantuan bagi rakyat yang sedang menderita.

Dia menegaskan posisi ideologis partai bahwa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bendera yang diakui secara sah hanya Merah Putih. 

Namun, Hasto meminta masyarakat luas untuk memahami suasana batin warga Aceh yang sedang terdampak bencana alam.

“Terkait dengan pengibaran bendera GAM di Aceh, saya tegaskan bahwa bendera di Republik Indonesia itu hanya satu, yaitu Merah Putih. Namun, dalam situasi saat ini, kita harus melihat adanya harapan-harapan dari masyarakat kepada seluruh bangsa Indonesia, termasuk pemerintah, terkait penanganan bencana yang cepat,” ujar Hasto saat ditanya awak media di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Hasto mengimbau agar isu ini tidak dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu. 

Menurutnya, bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan semangat gotong royong lintas golongan, bukan menjadi panggung perdebatan politik kekuasaan.

“Bencana ini seharusnya menyatukan kita secara kemanusiaan. Jangan masukkan aspek-aspek politik kekuasaan berkaitan dengan bencana ini. Kita harus berbicara tentang kemanusiaan dan gotong royong untuk membantu mereka,” tegasnya.

Lebih lanjut, PDI Perjuangan mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah nyata di lapangan. 

Dimana, prioritas utama yang dibutuhkan saat ini adalah rehabilitasi fasilitas sosial yang vital serta pembangunan kembali perumahan rakyat yang hancur akibat bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

“Hal yang diperlukan saat ini adalah kesigapan dari pemerintah untuk secepatnya turun tangan melakukan rehabilitasi fasilitas sosial yang vital, serta membangun kembali perumahan rakyat untuk memberikan harapan baru bagi mereka,” jelas Hasto.