Anak-anak Muda Bicara Lapangan Kerja, TPPD Jateng Ungkap Daya Saing

Zulkifli menyatakan Jawa Tengah tidak kekurangan lapangan kerja.

Sejumlah kawasan industri justru merekrut tenaga dari luar daerah karena kebutuhan spesifikasi tertentu belum terpenuhi.

“Perusahaan itu pertama pasti mencari lulusan SMA atau SMK setempat. Tapi kalau yang dibutuhkan spesifikasi tertentu, misalnya ahli otomotif 60 orang, sementara yang tersedia hanya 10 atau 20, tentu mereka cari dari luar,” jelasnya.

Pernyataan ini menegaskan problem struktural nasional: skill gap.

Sertifikasi menjadi salah satu solusi, termasuk melalui skema Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). 

Namun, ia mengakui sertifikat saja tidak cukup.

“Saya punya 17 sertifikat BNSP. Tapi ternyata sertifikat saja tidak otomatis membuat mudah masuk dunia usaha. Maka yang kita dorong bukan hanya sertifikat, tapi pembinaan skill yang aplikatif,” ujarnya.

Pendekatan pelatihan berbasis praktik—mulai dari pembibitan hingga produksi di sektor pertanian—dinilai lebih relevan dengan kebutuhan industri dan kewirausahaan.

Dalam paparannya, Zulkifli mengidentifikasi dua tantangan generasi muda: minimnya budaya verifikasi informasi dan rendahnya daya tahan menghadapi tekanan kerja.

“Hari ini anak muda mudah mendapatkan ilmu baru, tapi tidak mau cross-check. Dapat informasi langsung ditelan mentah-mentah,” ujarnya.

Ia juga menyoroti tingkat turnover karyawan yang disebut mencapai rata-rata 35 persen di sejumlah perusahaan.

“Hari ini kerja sedikit ditekan bos, langsung minta keluar.

Alasannya work-life balance, tapi mental bertahannya belum kuat,” katanya.

Isu ini bukan hanya problem lokal. Di berbagai daerah, perusahaan menghadapi tantangan retensi tenaga kerja muda, terutama di sektor manufaktur dan jasa.

Diskursus tentang work-life balance, kesehatan mental, dan etos kerja menjadi perdebatan generasional yang juga muncul secara global.