Uud memastikan, kesalahan input data itu tidak memengaruhi integritas maupun tranparansi proses pengadaan barang dan jasa.

Ia menambahkan, seluruh tahapan lelang hingga kontrak sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

40 Unit Sudah Didistribusikan

Pengadaan ambulans senilai Rp9 miliar itu telah didistribusikan ke berbagai lapisan organisasi masyarakat.

Total ada 40 unit ambulans yang telah didistribusikan.

Puluhan unit kendaraan medis itu disebar di antaranya ke Sembilan masjid, sembilan kerukunan, tiga yayasan, lima desa, hingga enam Rukun Tetangga (RT).

Selain itu, ambulans juga diperuntukkan lembaga kemanusiaan seperti Palang Merah Indonesia (PMI).

Tujuannya, untuk mempercepat respons darurat di tingkat akar rumput.

Uud menekankan, total anggaran dibagi rata untuk 40 unit kendaraan operasional dengan spesifikasi pelayanan kesehatan dasar.

“Anggaran Rp9 miliar tersebut diperuntukkan bagi 40 unit ambulans operasional, bukan satu unit seperti yang beredar."

Baca juga: Gubernur Kaltim Batalkan Pengadaan Mobil Dinas Rp8,5 Miliar, KPK Soroti Skala Prioritas

"Seluruh proses pengadaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya, dilansir TribunKaltim.co.

Jika dikalkulasi, harga per unit ambulans berkisar antara Rp225 juta.

Angka tersebut, dinilai rasional dan sesuai dengan standar harga pasar untuk kendaraan operasional yang difungsikan untuk mendukung mobilitas pasien serta kegiatan sosial kemanusiaan di wilayah Kutai Timur.

Uud menjelaskan, pengadaan ini merupakan respons pemerintah terhadap kondisi geografis Kutim yang sangat luas.

Dengan jarak antar pemukiman yang cukup jauh, keberadaan ambulans di tiap komunitas diharapkan mampu memangkas Waktu penanganan medis darurat sebelum pasien mencapai fasilitas kesehatan.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunKaltim.co dengan judul Klarifikasi Pemkab Kutai Timur Soal Heboh Ambulans Rp 9 Miliar: Bukan Satu Unit

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana, TribunKaltim.co/Nurila Firdaus)