Pihak perusahaan melalui manajemen mengakui adanya kekurangan dalam penerapan standar K3 dan menyatakan siap melakukan evaluasi serta perbaikan.

Mereka juga menyampaikan bahwa proses pengurusan BPJS Ketenagakerjaan tengah berjalan dan santunan akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca juga: KASBI Desak DPR Segera Bahas RUU Ketenagakerjaan, Libatkan Buruh Jika Tak Ingin Digugat ke MK

Sebagai langkah awal, pemerintah daerah disebut tengah mempertimbangkan penghentian sementara operasional perusahaan hingga seluruh kewajiban terkait keselamatan kerja dipenuhi dan hak-hak korban diselesaikan. Keluarga korban berharap adanya keadilan serta tanggung jawab penuh dari perusahaan atas kejadian ini.

Peristiwa tersebut menjadi pengingat penting bagi seluruh dunia usaha agar tidak mengabaikan standar keselamatan kerja demi mencegah jatuhnya korban jiwa di kemudian hari.