Meski demikian, jumlah dapur yang ada dinilai belum mampu menjangkau seluruh penerima manfaat, terutama lembaga pendidikan pesantren serta kelompok B3 yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Serang, Muhammad Najib Hamas, saat mengikuti rapat bersama Forkopimda di Pendopo Bupati Serang, Selasa (12/5/2026).

Menurut Najib, masih terdapat sejumlah wilayah dan kelompok masyarakat yang belum mendapatkan layanan MBG secara optimal, meskipun secara jumlah dapur yang tersedia sebenarnya sudah lebih dari cukup.

Ia menilai persoalan utama bukan pada jumlah dapur, melainkan pada distribusi dan penempatan lokasi yang masih terkonsentrasi di wilayah ibu kota kecamatan.

Akibatnya, sejumlah desa terpencil, kawasan pesisir, hingga pondok pesantren belum terlayani secara maksimal oleh program tersebut.

"Saat ini sudah ada 200 dapur yang beroperasi, dan rencananya akan ditambah lagi sebanyak 70 unit. Namun faktanya, masih banyak lembaga pendidikan, khususnya pondok pesantren, serta kelompok penerima manfaat lain yang belum kebagian atau belum mendapatkan layanan," ungkap Najib Hamas.

Politisi PKS itu menjelaskan bahwa jika dilihat dari jumlah penerima manfaat yang terdata di Kabupaten Serang, keberadaan 200 dapur yang saat ini beroperasi seharusnya sudah mampu mencukupi kebutuhan layanan.

Karena itu, kondisi yang terjadi saat ini perlu dievaluasi agar pemerataan layanan MBG dapat berjalan sesuai target pemerintah.

Najib menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu agenda prioritas nasional yang memiliki posisi strategis, setara dengan program Koperasi Desa Merah Putih.

Keberhasilan pelaksanaannya juga menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian kinerja pemerintah daerah.

“Kenapa dengan jumlah 200 ditambah 70 dapur yang akan beroperasi, masih banyak warga yang belum terlayani? Padahal secara hitungan seharusnya sudah cukup. Program ini harus kita sukseskan bersama, karena hasilnya akan langsung tercatat dalam laporan kinerja pemerintahan kita,” tegasnya.

Minta Data Akurat Wilayah yang Belum Terlayani

Dalam rapat tersebut, Najib Hamas meminta seluruh unsur kewilayahan untuk turut berpartisipasi memberikan data akurat mengenai daerah-daerah yang belum tersentuh layanan MBG secara maksimal.

Ia berharap informasi tersebut dapat diperoleh dari berbagai pihak, mulai dari kepolisian, Koramil, hingga Babinsa yang berada langsung di tengah masyarakat.

Najib menyebut beberapa wilayah yang diketahui belum mendapatkan layanan secara optimal, di antaranya Kecamatan Cikedung, Pulau Panjang, dan Pulau Tunda.

Khusus untuk Pulau Panjang, pembangunan sarana dapur MBG masih berlangsung sehingga belum dapat beroperasi.

“Saya mohon partisipasi semua unsur wilayah, baik polisi maupun Babinsa, untuk menyampaikan data desa mana saja yang benar-benar belum terlayani secara maksimal oleh program ini. Data ini sangat penting agar kita bisa melakukan penyesuaian dan pemerataan sebaran layanan,” ujarnya.

Kolaborasi Jadi Kunci Sukses Program

Najib juga menyoroti besarnya harapan masyarakat menjelang satu tahun masa kepemimpinan Bupati Serang.

Menurutnya, ekspektasi publik terhadap pemerintah daerah sering kali lebih besar dibandingkan kewenangan maupun kemampuan teknis yang dimiliki.

Karena itu, ia menilai sinergi dan kolaborasi lintas sektor menjadi faktor utama agar berbagai program pembangunan, termasuk MBG, dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

‎‎"Ekspektasi masyarakat lebih besar dari kewenangan yang kita kerjakan. Tetapi dengan kolaborasi kita semua, insya Allah ini bisa menjadi bagian amal ibadah kita," pungkasnya. 

Artikel ini telah tayang di TribunBanten.com dengan judul Sudah 200 Dapur MBG Beroperasi di Serang, Wabup Najib Soroti Wilayah Pinggiran yang Belum Terjangkau